Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstract

This article aims to find out and analyze current criminal law arrangements and future criminal law policies regarding illegal mining crimes that cause loss of life (according to Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 About Mineral and Coal Mining). The research method used in this study is normative juridical and the approaches taken are conceptual approaches, statutory approaches, case approaches. The results of the research can be stated that: Criminal law arrangements for illegal mining crimes that cause loss of life based on the Act do not contain clear and specific rules. The law only contains rules regarding illegal mining, it does not regulate in the event that the result of illegal mining causes the loss of other people's lives. Criminal law policies related to these problems for the future are very necessary. This because the legal consequences at this time cannot be given criminal sanctions because there is no regulation in the event that if the result of illegal mining causes the loss of other people's lives, so that these actions can continue to spread, because the actions that are imposed in the trial process are only illegal mining.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang mengenai tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa (menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kebijakan hukum pidana terkait permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan akibat hukumnya pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja.