Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama

Abstract

This study aims 1) To find out and analyze how the criminal law enforcement against illegal drilling actors in the legal area of ​​the Muara Bulian District Court; 2) To find out and analyze what are the obstacles found by enforcement of the Illegal Drilling Criminal Law in the Legal Area of ​​the Muara Bulian District Court. The method used is the empirical juridical research type. The results showed that 1) In enforcing criminal law against perpetrators of illegal drilling in the jurisdiction of the Muara Bulian District Court, there are still obstacles and cannot run properly because there are still weaknesses in the factors that affect law enforcement; 2) Constraints in the criminal act of illegal oil mining (illegal drilling) in Batanghari Regency, this is due to the lack of legal awareness of the community, regarding illegal oil mining activities (illegal drilling), the difficulty of proving criminal acts due to lack of evidence or not. There is evidence and the number of investigating officers does not match the number of cases that have occurred and due to the vast jurisdiction of Batanghari Regency which makes it difficult to enforce the law in that jurisdiction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang ditemukan penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku illegal drilling di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian masih terdapat kendala dan tidak dapat berjalan dengan sempurna karena masih terdapat kelemahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; 2) Kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling), sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti dan jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi serta dikarenakan luasnya wilayah hukum Kabupaten Batanghari yang menjadikan sulitnya menegakkan hukum di wilayah hukum tersebut.