Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif

Abstract

The urgency of this study is made to find out how the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence against Sexual Harassment committed by people with fetishistic disorder in relation to progressive legal developments which is a breakthrough amid the loss of public trust in the current law. The formulation of the problem in this study is in two parts. First, what is the role of Law Number 12 of 2022 on sexual harassment of people with fetishistic disorder. Second, how is the role of progressive law in dealing with sexual harassment committed by people with fetishistic disorder to fill the legal impasse.  results obtained in this study have not been able to answer and provide legal certainty for victims and perpetrators of sexual harassment with fetishistic disorder, because in Articles 5-6 of the Law only provide a definition that the material element of sexual harassment is only directed at sexual organs both physically and non-physically. In contrast to people with fetishistic disorder whose sexual desire is for non-sexual organs or on non-sexual objects which of course the article cannot be applied to overcome these sexual crimes. This research is important because sexual abuse of people with fetishistic disorder has taken its toll. In an effort to answer the legal impasse, the author recommends progressive legal ideas as an answer to provide legal certainty to the problem. method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach.

Abstrak

Urgensi pada penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder dalam kaitannya terhadap perkembangan hukum progresif yang menjadi terobosan ditengah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian. Pertama, bagaimana peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder. Kedua, bagaimana peran hukum progresif dalam menangani pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetishistic disorder untuk mengisi kebuntuan hukum tersebut. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini belum mampu menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun pelaku pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder, karena dalam Pasal 5-6 Undang-Undang tersebut hanya memberikan definisi bahwa unsur materiil dari pelecehan seksual hanya ditujukan kepada organ tubuh seksual baik dilakukan secara fisik maupun non fisik. berbeda terhadap pengidap fetishistic disorder yang hasrat seksualnya terhadap organ tubuh non seksual atau pada benda-benda non seksual yang barang tentu pasal tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengatasi kejahatan seksual tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena pelecehan seksual pengidap fetishistic disorder telah memakan korban. Sebagai upaya untuk menjawab kebuntuan hukum tersebut penulis merekomendasikan gagasan hukum progresif sebagai jawaban untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.