Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri

Abstract

This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts made by the Sarolangun Police to combat crimes against wives as well as the obstacles that stand in the way of those efforts. The study was conducted using an empirical approach to legal research. The study reveals that the obstacles in enforcing the law against crimes against wives at the Sarolangun Police, namely the domestic violence rules included in the victim's complaint offense itself (its own legal factors), the problem of proof and the lack of gender sensitivity of our law enforcement officers (the law enforcement factor), the position of women in society (the societal factor), and the patrilineal culture that considers women to be submissive to men—in this case, a wife must be submissive and.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dalam upaya penegakan hukum Polres Sarolangun untuk memberantas kejahatan terhadap istri dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penegakan hukum untuk memerangi kejahatan tersebut. Empiris metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap istri di Polres Sarolangun yaitu aturan KDRT yang termasuk dalam delik aduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), masalah pembuktian dan kurangnya kepekaan gender masyarakat. aparat penegak hukum (faktor penegak hukum), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilineal yang menganggap Wanita tunduk pada pria, jadi istri harus bersikap seperti ini.