Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik

Main Article Content

Efraim Batubara
Umar Hasan
Windarto

Abstract

This research aims to find out how the responsibility of business actors towards consumers is regulated in the event of a dispute and to find out and analyze the conflicts contained in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors at the Consumer Dispute Resolution Agency. The method used in this thesis is normative juridical research with a conceptual approach, laws and interpretation according to language using legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this research are: 1) Whereas from a juridical perspective, the legal responsibility of business actors towards consumers in the event of a dispute has indeed been regulated in statutory regulations, so that this can be used as a basis if you want to resolve a dispute. 2) That there is a conflict that occurs in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors. In Article 54 of the Law, it is stated that the decision is final and binding from the Consumer Dispute Resolution Agency, which actually conflicts with the provisions in Article 56 which states that parties can make objections to the decision. The objection in question is to make an appeal to the District Court and cassation to the Supreme Court. So if this is maintained it will cause consumer protection efforts to be less than optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Batubara, E., Hasan, U., & Windarto, W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(3), 473-487. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.30612
Section
Articles

References

Aditya Murdani “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999â€, Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Volume 1, 2014.

Alfina Maharani, Adnand Darya, “Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)â€, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Volume 2, Nomor 6, 2021.

Aprilia Pitri, Umar Hasan, Ageng Triganda “Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumenâ€, Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 3, Nomor 2, 2022.

Az. Nasution, “Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internetâ€, Jurnal Keadilan, Volume I, Nomor 3, 2001.

Hulman Panjaitan, “Hukum Perlindungan Konsumenâ€. Jala Permata Aksara, 2021.

Jayanto, Efektivitas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bersifat Final dan Mengikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 45/PDT.SUS-BPSK/2022/PN KWG)â€, Jurnal Hukum Adigama. Volume 5, Nomor 2, 2022.

Johanes Gunawan, “Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN Sebagai Lembaga Pelayan Umumâ€, Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Voume 19, Nomor 4, 2001.

Mia Hadiati, Mariske Myeke Tampi. “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di D.K.I Jakartaâ€. Jurnal Hukum Prioris. Volume 6, Nomor 1, 2017.

Rahman, A. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serangâ€. Jurnal Ilmu Hukum.Volume 2, Nomor 1, 2018.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktekâ€, Mandar Maju, 2005

Susanti Adi Nugroho, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Prenada Mediaâ€, Jakarta, 2011.

Tami Rusli, “Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumenâ€. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, 2014.

Varel, Suherman. “Problematika Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terkait Kepastian Hukum Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenâ€. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 8, Nomor 6, 2021.

Yussy Adelina Mannas, “Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-undang Perlindungan Konsumenâ€, Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt perihal perkara sengketa konsumen.