Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan

Main Article Content

Ralia Fitria
Elizabeth Siregar
Erwin Erwin

Abstract

The purpose of this study was to determine the feasibility procedure for the auction of the booty carried out by the Jambi District Attorney and to find out the obstacles in the implementation of the booty auction and the efforts to overcome it. The results of the research are: The execution process of the looted goods carried out by the Jambi District Attorney is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) Pre Auction, namely before the sale of the booty auction, it is necessary to obtain a permit. 2) The implementation of the auction as well as the auction of the confiscated goods can be carried out and does not conflict with the applicable laws and regulations. 3) After the auction, as must be done steps to deposit and report the results of the auction and make minutes of the meeting. The obstacle that often occurs in the execution of the AGO's execution auction is the issuance of a permit for the auction of looted goods carried out by the Indonesian Attorney General's Office which needs consideration. Efforts that can be made in dealing with the problem of the length of time for issuing permits to conduct auctions and determining the limit price of confiscated goods require quick and decisive action from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.


ABSTRAK


 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  prosedur kelayakan pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian adalah: Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu: 1)Pra Lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 2)Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Fitria, R., Siregar, E., & Erwin, E. (2022). Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan . PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(1), 111-124. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17789
Section
Articles

References

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung, Nomor KEP-089/J.A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan.

Buku

C.S.T., Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ketiga, PN Balai Pustaka, Bandung, 1980.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, cetakan kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. kamus hukum, pradnya paramitha, Jakarta, 2003.

Jurnal

Amilia, Yolla, Fitri Haryadi, Dheny Wahyudi. “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Onlineâ€, PAMPAS: Journal Of Criminal, 2, 1, 2021, https://online journal.unja.ac.id/Pampas/ article/view/12413/10900

Prabandaru, Ilham Syahputra. "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)." Diversi 4.1,2018,

Ratnasari, Desi, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, “Kedudukan Hukum Deponeeringdalam Sistem Peradilan Pidanaâ€, PAMPAS: Journal Of Criminal, 2, 1, 2021, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897

Y., Nurdianto. 2014, Kendala Jaksa Selaku Eksekutor dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terdahap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2).

Internet

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/36~KMK.04~2002Kep.ht

https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf.

https://www.gurupendidikan.co.id/fungsi-kejaksaan

https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE03%20B%20B.5%208%298

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>