Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster

Abstract

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta kendala dalam penegakan hukum Hukum Pidana tersebut?. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, artikel ini menunjukkan penegakan hukum pidana Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum terlaksana dengan efektif karena keterpaduan dan koordinasi antar aparat penegakan hukum serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang, penegakan hukum akan berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Kendala dalam penegakan hukum pidana penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur  terhadap pelaku, antara lain pada faktor sarana dan prasaranannya dan sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak, dana yang terbatas dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out the enforcement of the Criminal Law Against the Smuggling of Baby Lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police and the obstacles in enforcing the Criminal Law. Using the empirical juridical method, this article shows that the criminal law enforcement of Baby Lobster Smuggling in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police has not been implemented effectively because of the integration and coordination between law enforcement officials and community participation to play a role in law enforcement is still lacking, law enforcement will run effectively if law enforcement officers can cooperate professionally in enforcing the law. Constraints in enforcing the criminal law of smuggling baby lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police against the perpetrators, among others, are the factors of facilities and infrastructure and insufficient human resources of investigators, limited funds and the lack of public legal awareness.