Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok
Main Article Content
Abstract
This research aims to find out and analyze the rights and obligations of the parties in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok city market fence and efforts to resolve disputes in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok market fence between Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company. The research method that the authors used in this study is empirical juridical. The results of this study showed that there had been a default by the Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company by not paying wages for work. In Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 the payment of work wages will be paid when the work has been completed. The service provider in this case has completed the work on time and in accordance with what is contained in the SPK, but the service user does not pay the wages on the grounds that the job description done is not in accordance with what is contained in the SPK. The service provider then sued the service user to the Solok District Court. In the proceedings, the parties also mediated and agreed on a Peace Act which states that the payment of working wages is carried out by budgeting back to the 2020 APBD Changes.
Â
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dan upaya penyelesaian terhadap sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita Company. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok terhadap CV Insan Cita Company dengan tidak membayarkan upah pekerjaan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 pembayaran upah pekerjaan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Penyedia jasa dalam hal ini telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang dimuat dalam SPK, tetapi pengguna jasa tidak membayarkan upah dengan alasan uraian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam SPK. Pihak penyedia jasa kemudian menggugat pihak pengguna jasa ke Pengadilan Negeri Kota Solok. Dalam proses persidangan para pihak juga melakukan mediasi dan menyepakati Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa pembayaran upah pekerjaan dilakukan dengan menganggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2020.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All material published on Zaaken: Journal of Civil and Business Law licensed under the Creative Commons Attribution license as currently displayed on a Creative Commons Attribution 4.0 International License
References
Hasbi, Muhammad. Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi). Suryani Indah, Padang. 2012.
J. Satrio. Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Cet. 2. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
Made Novi Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, I Putu Laintarawan, “Analisis Peran Konsultan Perencana Dan Konsultan Pengawas Terhadap Keberhasilan Proyekâ€, Universitas Hindu Indonesia, Bali, 2019, hal. 4.
Pamungkasih, Rini. 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak). Cet. 1. Gradien Mediatama, Yogyakarta. 2009.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 tahun 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor 42.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. LNRI Tahun 2018 Nomor 33.
Republik Indonesia.Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi. UU Nomor 2 Tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 11. TLNRI Nomor 6018.
Subekti. Hukum Pejanjian. Cet. 27. Intermesa, Jakarta. 2018.