KEBIJAKAN BERORIENTASI KESEJAHTERAAN (KASUS DI PROVINSI JAMBI)

Abstract

Banyak kebijakan pemerintah daerah sepintas terkesan baik, namun secara hakiki tidak memenuhi prinsip kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap rakyat kecil (wong cilik). Akibatnya tidak ada perubahan yang significant terhadap kesejahteraan rakyat.  Ada kebijakan yang menekankan produktivitas petani, namun keberhasilan produktivitas tidak diikuti dengan keterlibatan pemerintah dalam pemasaran lebih lanjut (suistenability). Secara fakta statistik pemerintah daerah mampu menunjukkan data bahwa mereka berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi keberhasilan semu. Bahkan ini dijadikan jualan aksesoris politik  untuk memenangkan pemilukada selanjutnya jika ia maju lagi sebagai petahana. Ada pula Perda Pemerintah Daerah tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan, sepintas menunjukkan petani diperhatikan berkaitan dengan memberikan insentif dan keringanan pajak dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah, dengan tujuan ketahanan pangan daerah lebih terjamin dan mengurangi ketergantungan import. Namun petani tetap saja tidak berkutat tingkat kesejahteraannya karena jika ada musibah banjir dan kekeringan serta hama, petani tidak mampu menghadap terpaan ini, karena tidak menyentuh revitalisasi yang sesungguhnya.  Adalagi kebijakan penertiban Pedagang Kaki  Lima dengan melakukan tindkaan coercion dengan tujuang  keindahan kota, tapi mengorbankan hak hakiki masyarakat bahkan dapat dikatakan melanggar prinsip equity dan Hak Azazi Manusia bahwa setiap manusia berhak mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk (a) memberikan evaluasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah agar lebih berorientasi terhadap kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup, (b) memberikan masukan terhadap pemerintah terhadap revitalisasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam menuju kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencari nafkah hidup. Kasus kebijakan yang diambil di tiga daerah dalam lingkungan provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Identifikasi masalah diperoleh berdasarkan pengamatan (observasi) langsung di lokasi kejadian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, yang dibandingkan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Hasil evaluasi kemudian diajukan rekomendasi untuk revitalisasi kebijakan.