STRATEGI PENGUATAN PERMODALAN DALAM PEMENUHAN REGULASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi prioritas yang dapat diterapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi agar dapat memenuhi modal inti minimum sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian case study research dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Untuk menganalisis faktor strategis internal dan eksternal yang dimiliki PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi digunakan teknik analisis SWOT, sedangkan untuk menganalisis dan merumuskan strategi prioritas pemenuhan modal inti minimum menggunakan teknik analisis Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis faktor strategis internal, faktor yang menjadi kekuatan utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam pemenuhan modal inti minimum adalah pertumbuhan asset dan laba yang menunjukkan peningkatan seiap tahuannya serta komitmen para pemegang saham untuk memenuhi kecukupan modal inti minimum. Di sisi lain, faktor yang menjadi kelemahan utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam pemenuhan modal inti minimum adalah penambahan penyertaan modal yang tidak mungkin teralisasi hingga 31 Desember tahun 2024. Hasil analisis faktor strategis eksternal menunjukkan bahwa faktor yang menjadi peluang utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam pemenuhan modal inti minimum adalah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagaimana yang diatur dalam POJK No 12 Tahun 2020. Di sisi lain, faktor yang menjadi ancaman utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi daerah yang berpotensi mengurangi setoran modal setiap daerah (pemegang saham seri A). Hasil penentuan prioritas strategi pemenuhan modal inti minimum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi didapatkan bahwa strategi yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhan modal inti minimum adalah pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagaimana yang diatur dalam POJK No 12 Tahun 2020. Dengan bergabungnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam skema KUB, maka kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) POJK No. 12/POJK.03/2020, dinyatakan terlah terpenuhi, karena telah terpenuhinya ketentuan modal inti minimum bagi bank anak perusahaan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu sebesar satu triliun rupiah. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi agar lebih memaksimalkan pertumbuhan laba dari aktvitas operasi yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan jumlah modal inti minimum serta dapat tumbuh secara mandiri baik dari aspek permodalan maupuan aspek lainnya, tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan dari bank induk perusahaan.