ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019
DOI:
https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13301Kata Kunci:
Kinerja keuangan daerah, Rasio keuanganAbstrak
Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2010 hingga 2019 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang, rasio efektifitas tergolong sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja tergolong efisien.
Unduhan
Referensi
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government. Ebbank, 8(32), 33–48.
Halim, A. (2008). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi, M. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo, M. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Mia, O., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. Journal of Accounting Of Accounting, 2(2), 2.
Mudrajat, K. (2009). Metode Riset Untuk Ekonomi Bisnis (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
Pemerintah Kota Jambi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Jambi Tahun 2019. , (2019).
Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018 – 2023. , (2019).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. , (2011). Indonesia.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , (2010).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. , (2014).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. , (2019).
Sucandrawati, N. K. A. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012-2016. Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 2(2), 194.
Suyono, S. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Syauqi, M., Siregar, H., & Syaukat, Y. (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam Pengelolaan APBD. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 9(1), 1–16.
Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Jurnal Emba, 4(3), 192–200.
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
