Analysis of The Presentation of The Account of Unearned Revenue From Land Services in The Financial Statements of The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency in 2022 and 2023
DOI:
https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.39899Keywords:
Unearned Revenue, Ministry of ATR/BPN, Government Accounting StandardsAbstract
This study aims to analyze the presentation of Land Services Unearned Revenue in the Financial Statements of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency in 2022 and 2023 and its conformity with Government Accounting Standards. Within the scope of the public sector, PDDM is a government obligation that arises because the government has received resources, but the government has not yet delivered goods/services to third parties.
In 2022 and 2023, the recognition, valuation, presentation of Unearned Revenue from land services carried out within the Ministry of ATR/BPN was not fully in accordance with the Central Government Accounting Policy which, among others, stipulates that Unearned Revenue is recognized when cash has been received by the government from third parties, but there has been no delivery of goods/services from the government as of the reporting date. This resulted in a potential misstatement of Unearned Revenue Account in the Unaudited Balance Sheet of the Ministry of ATR / BPN in 2022 and 2023.
Downloads
References
Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications Thousand Oaks, CA
Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D., 2018. Intermediate Accounting, 2nd Edition. ed. WILEY, United States.
Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D., 2011. Akutansi Intermediate, Edisi ke-12. ed. Erlangga, Jakarta.
Komariah, A., Satori, D., 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabetha, Bandung.
Lestari, W., Dewi, I.S., 2016. Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Perusahaan Konstruksi Pt. Sumber Barokah. Jurnal Liabilitas 1, 16–29. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v1i1.4
Miles, M.B., Huberman, A.M., 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru. UI Press, Jakarta.
Arikunto, S., 2010.. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi ke-6). Rineka Cipta, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2017. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan. Jakarta.
Republik Indonesia, 1960. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2003. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2018. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 1955. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kementrian Agraria. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 1993. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Brang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari dan Antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Medesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Sekretariat Negara, Jakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Moch. Noer Ali Tedi Pranata, Harti Budi Y
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
