Analisis Penyajian Akun Pendapatan Diterima di Muka Dari Pelayanan Pertanahan Pada Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 dan 2023

Moch. Noer Ali TP; Harti Budi Y

doi:10.22437/jaku.v9i2.39899

Penulis

Moch. Noer Ali TP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti – Indonesia
Harti Budi Y Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti – Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.39899

Kata Kunci:

Pendapatan Diterima di Muka, Kementerian ATR/BPN, Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian Pendapatan Diterima Dimuka (PDDM) Pelayanan Pertanahan pada Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2022 dan 2023 dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam lingkup sektor publik, PDDM merupakan kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima sumber daya, tetapi pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Pada tahun 2022 dan 2023, pengakuan, penilaian, penyajian atas PDDM dari pelayanan pertanahan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang antara lain mengatur bahwa pendapatan diterima di muka diakui pada saat kas telah diterima pemerintah dari pihak ketiga, namun belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah per tanggal pelaporan. Hal ini mengakibatkan adanya potensi salah saji pada Akun PDDM di Neraca Unaudited Kementerian ATR/BPN pada tahun 2022 dan 2023.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications Thousand Oaks, CA

Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D., 2018. Intermediate Accounting, 2nd Edition. ed. WILEY, United States.

Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D., 2011. Akutansi Intermediate, Edisi ke-12. ed. Erlangga, Jakarta.

Komariah, A., Satori, D., 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabetha, Bandung.

Lestari, W., Dewi, I.S., 2016. Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Perusahaan Konstruksi Pt. Sumber Barokah. Jurnal Liabilitas 1, 16–29. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v1i1.4

Miles, M.B., Huberman, A.M., 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru. UI Press, Jakarta.

Arikunto, S., 2010.. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi ke-6). Rineka Cipta, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2017. Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Nomor 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan. Jakarta.

Republik Indonesia, 1960. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2003. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2018. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1955. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kementrian Agraria. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1993. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Brang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari dan Antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE). Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Medesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Sekretariat Negara, Jakarta.