Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi

Authors

  • Netty Netty Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
  • Budi Ardianto Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7138

Abstract

Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk  pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Provinsi Jambi  agar upah yang dibayarkan sesuai dengan UMK, bahkan lebih tinggi dari UMK .Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upah sesuai UMP. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen, pendapat para ahli yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan terhadap sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bentuk  pengawasan yang dilakukan Disnaker Provinsi Jambi berkaitan dengan pemenuhan UMK meliputi penyusunan rencana kerja, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan dengan skala prioritas yaitu perusahaan yang dianggap sering bermasalah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dicatat dan dibuat laporan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai UMK, maka akan diterbitkan nota pemeriksaan dan bisa dilaporkan kepada Kepolisian sebagai langkah terakhir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30 — Updated on 2019-06-30

Versions