ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 PADA PEMERINTAH KOTA JAMBI
DOI:
https://doi.org/10.22437/jar.v2i2.17262Keywords:
Efektifitas, PengelolaanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah pengguna barang dalam hal ini Kepala OPD selaku pejabat pengelola barang milik daerah, yang terdiri dari 15 orang pada 15 OPD yang mewakili Dinas, Badan dan Kecamatan yang telah dipilih oleh peneliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi dapat dikatakan sudah efektif, dimana penerapan system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan teknis pengelolaan barang milik daerah sudah sepenuhnya dilaksanakan. Akan tetapi masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu persoalan Aset daerah kota jambi yang masih bermasalah. Hal ini karena masih adanya temuan Aset tanah yang belum ada sertifikat nya. Karena untuk mengamankan Aset daerah sehingga aman dan tidak mudah jatuh kepihak lain penting untuk disertifikasi.
Downloads
References
Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam pembangunan Daerah. Jurnal Penelitian Sosial keagamaan, Vol.17 Januari-Juni 2014. UIN.
Brilliant Y.S, Harijanto S dan Lidia M. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Studi Kasus BPKAD Minahasa Utara. Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017, 1171-1181.
Conda, L. d. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12.
deissy, Jenny dan Jessy. (2014). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di pemerintah kota kotamobagu.
Esduo R.L dan Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Aceh . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2 Halaman 215-236 September 2019. E-ISSN 2581-1002.
Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. (2013). Pengelolaan BArang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Junal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.
Halim Abdul. (2010). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: edisi tiga, salemba empat.
Ikbar A.S dan Mustakim M. (2016). Analisis pengelolaan Aset tetap berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 19 tahun 2016 daerah Kota Jenepondo. Volume 7 Nomor 1 : 69-85.
IKhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun. (2019).
Kaloh, D. J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi daerah. jakarta: Edisi Revisi. PT. Rineka.
Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
La Ode Firman. (2017). Efektivitas Sistem dan Prosedur Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Kabupaten Konawe. JIMEKA Vol.4 No.2 E-ISSN 2581-1002, 215-236.
Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Provinsi Jambi. (2018) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jambi. (2018).
Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Provinsi Jambi. (2018) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kota jambi. (2018).
https://jambi.tribunnews.com/2020/06/30/pemkot-jambi-dapat-opini-wtp-dari-bpk-ri-perwakilan-jambi.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2014). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratizition, Local Government Financial Managemen, Publik Policy,Reinventing Governant, Accountability Probity, Value for money, Participatiory Development, serial Otonomi Daerah, Andi, . Yogyakarta.
Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga Cetak Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Mursyidi. (2010). Standar Akuntansi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun. (2007).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun. (2016).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun . (2018).
Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun. (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun . (2010).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Daerah. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi pemerintah. (n.d.).
Peraturan Presiden No. 75 Tahun . (2017).
https://jambi.tribunnews.com/2020/06/30/pemkot-jambi-dapat-opini-wtp-dari-bpk-ri-perwakilan-jambi.
Piri, T. O. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Derah Vol.2 No.2 ISSN2477-7838.
Ropida R.U, Aliamin dan Heru F. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam. Volume 56 nomor 2, September 2019. ISSN. 2502-6976.
Siregar, D.D,. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Stanly C.F. Tukunang. (2016). Manajemen aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, 236-253.
Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan r&d.
Bandung: Alfabeta.
Syarif, Syofyan Harahap. (2003). Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yusuf, M. (2010). 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.
