MENGUKUR KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DENGAN IKPA (STUDI KASUS DI PROV. JAMBI)
DOI:
https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.15980Abstract
Satker Tugas Pembantuan (TP) di Prov. Jambi belum menunjukkan kinerja yang baik. Hasil penilaian menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk sebagian besar Satker TP masih dibawah kategori baik. Data penilaian diambil untuk tahun 2019, 2020, serta 2021 pada periode Semester I. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan mengambil data pada OMSPAN serta mengadakan dialog dengan pengelola keuangan. Tujuan penelitian adalah mencoba untuk menjelaskan aspek-aspek beserta indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tingkat efektifitas penggunaan dana TP. Tantangan bagi pengelola keuangan dana TP agar mampu menunjukkan kinerja baik adalah dengan secara intensif melakukan konsultasi ke KPPN Jambi serta meminta arahan ke Kantor Wilayah DItjen Perbendaharaan Prov. Jambi sebagai Pembina pelaksanaan anggaran di daerah.
Downloads
References
Bastian, Indra . 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta: Earlangga.
Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). Fiscal decentralization in developing countries. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Boex, Jamie (2011), Exploring the Measurement and Effectiveness of the Local Public Sector: Toward a Classification of Local Public Sector Finances and a Comparison of Devolved and Deconcentrated Finance, IDG Working Paper No. 2011-05, Urban Institute Center on International Development and Government, WashingtonD.C, Desember.
Creswell, John W (2007). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications, Inc.
Mahsun, Moh., dkk. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Putra, Tubagus Syah, (2010). “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungunâ€, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Robertson, 2002. Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Pertama.
Sidik, Machfud (2002). Format Hubungan Ke- uangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional, Makalah dalam Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta.
Sugiyono (2011). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistio, Eko Budi. 2010. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan).Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 1, No 1.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Eko Setiyo Utomo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.