PENGERAUH PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDY EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI JAMBI)
DOI:
https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.14237Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran anggota Dewan dan variabel dependenya adalah pengawasan keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 diperoleh dengan metode sampel jenuh . Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diantarkan langsung oleh peneliti. Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat pengaruh antara pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah yaitu nilai sig 0,000 < 0,05 (a=5%). Kedua dengan nilai sig 0,184 > 0,05 (a=5%) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Ketiga dengan nilai sig 0,412 > 0,05 (a=5%) menunjukkan akuntabilitas publik tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
Downloads
References
Apituley, L. G. . (2018). Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. https://doi.org/10.31219/osf.io/5p9kd
Arianti, E., Nelly, R., & Supriono. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. JOMFekom, 4(1). https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Coryanata, I. (2012). Akuntanilitas Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Publik sebagai Moderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 12 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
Detiknews.com. (2019). Survei LSI : Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rnedah. https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling-rendah-kpk-tertinggi
Finna, R. (2010). Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara.
Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). Metodologi Penelitian dan Bisnis. Yogyakarta: BFEE UGM.
Jambihariini.com. (2020). Mahasiswa di Jambi Demo Tuntut Transparansi Dana COvid-19. https://jambihariini.com/mahasiswa-di-jambi-demo-tuntut-transparansi-dana-covid-19/
Juliastuti. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Universitsa Negeri Padang.
Khotari, C. . (2004). Reseacrh Metodology. NewAge International Limited, Publisher.
Kuddy, A. L. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cendrawasih.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
Mardiasmo. (2005). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI: Yogyakarta.
Nurrahma, S. (2008). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros. Tesis Magister Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar.
Polii, J., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, 8(2), 30–39. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17165
Pramita, Y. D., & Andriyani, L. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Apbd). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
Rasidi, M. (2013). Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Roles Procedures and Policies (RPPs) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). Tesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
Rosseptalia, R. (2006). Pengetahuan, Pengaruh Tentang, Dewan Pengawasan, Terhadap Daerah, Keuangan Variabel, Dengan Partisipasi, Moderator Dan, Masyarakat. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sekaran, U. (2015). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. (2020). DPRD-JAMBIPROV.GO.ID.
Setyawati, Y. (2010). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta). Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Siagian, S. P. (1985). Manajemen Sumber Daya Manusi. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, S. P. (2011). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sopanah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober Di Surabaya.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
Werimon, S. (2005). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (apbd) (Issue November). Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Ivan Ramadhan, Wiralestari, Zamzami
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
