DOI: https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2

Published: 2021-06-30

Full Issue

Fycy Julistian, Dasril Radjab Beni Wilia Saputra, Bahder Johan Pando, Kosariza Putri Diana, Syamsir Dina Maria, Ansorullah Sesi Deska Fitri, Bustanuddin Dina Lorenza, Meri Yarni Diki Dinarta, Irwandi Yuni Yanti, Bahder Johan Nasutio Taufik Halim Pranata, Zarkasi

Articles

REKONSTRUKSI PENGEMBALIAN WEWENANG PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Fycy Julisetian, Dasril Radjab

191-211

PDF

TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beni Willia Saputra, Bahder Johan Nasution

212-232

PDF

ANALISIS TERHADAP KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH REGULASI HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pando, Kosariza

233-252

PDF

PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAINEGERI SIPIL

Putri Diana, Syamsir

253-264

PDF

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING

Diana Maria, Ansorullah

265-279

PDF

ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Sesi Deska Fitri, Bustanuddin

280-293

PDF

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Dina Lorenza, Meri Yarni

294-306

PDF

ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Diki Dinarta, Irwandi

307-324

PDF

FUNGSI WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Yuni Yanti, Bahder Johan Nasution

325-345

PDF

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Taufik Halim Pranata, A Zarkasi

346-363

PDF