ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)
Keywords:
Kata kunci: Gender, Pemerintah, Kebijakan , konflik, OrmasAbstract
Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban dan sejarah perkembangan bangsa. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebeasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dna hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Ketertiban social yang responsive gender perlu diselaraskan dengan tujuan negara. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan GESI. Hasil sementara yang didapat dari penelitian adalah bahwa tedrapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan.
Kata kunci: Gender, Pemerintah, Kebijakan , konflik, Ormas
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Dwi Suryahartati, Windarto, Dony Yusra, Muhammad Yusuf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights,
-
The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books,
-
The right to reproduce the article for own purposes,
-
The right to self-archive the article (please read out deposit policy),
-
The right to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the article's published version (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this jurnal sains sosio humaniora.