This is an outdated version published on 2020-02-29. Read the most recent version.
Coastal rehabilitation through the implementation of government policy: Case study in Karawang Regency, West Java, Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.22437/ppd.v7i4.8637Keywords:
Coastal rehabilitation, Karawang Regency, Local government capacityAbstract
Damage on the coastal area of Karawang Regency requires improvement efforts through the implementation of several government policies. However, modification of the policy developed to manage natural resources in the sea was one of the causes of non-optimal role of the government in rehabilitating coastal areas. This study aims to analyze the effectiveness of implemented regency government policies in achieving successful coastal rehabilitation. The data obtained were analyzed using descriptive analysis with a quantitative approach. The results shows the capacity of the Karawang Regency Government was still low in supporting the successful implementation of coastal rehabilitation policies. The Karawang Regency Government needs to collaborate with other stakeholders, redistribute employees, and encourage increase on education and training for staff.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Adhayanto, O., & Adiputra, Y.S. (2017). Dampak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015: Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan. Jurnal Selat, 2 (2), 296-314.
Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. Jurnal Formatif, 2(2), 140-148.
Bachtiar, B., & Hans, A. (2016). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Kelautan dan Perikanan: Content Analysis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(2), 98-110.
Cahyadinata, I., Fahrudin, A., Sulistiono, & Kurnia, R. (2019). Perception and Participation of Fishermen in The Sustainable Management of Mud Crabs on The Outermost Small Island (Case Study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia). International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 9(4), 1330-1336.
Damayanti, R.S. (2016). Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas melalui Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Korea International Cooperation Agency sebagai Upaya Reformasi Birokrasi: Studi pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Administrasi Publik, 4(3).
Dapu, Y.M. (2016). Implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Lex et Societatis, 4(8), 68-75.
Dewanti, M.A.M., Sarwono, & Makmur, M. (2013). Kapasitas Pemerintah Kota Batu dalam Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 900-909.
[DCK Kab. Karawang] Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang. (2017). Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Karawang Tahun 2017-2022. Available at: http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/ rpi2jm/DOCRPIJM_8aed426f2a_BAB%20IIBab%202%20Profil%20Kabupaten%20Karawang.pdf.
Djelantik, A.A.G.M.S.W, Sumerthayasa, P.G.A, & Suharta, N. (2016). Implikasi Yuridis dengan Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kewenangan Pengelolaan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kertha Negara, (4)1, 1-5.
[DLHK Kab. Karawang] Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2018. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/laporan-akuntabilitas-kinerja-instanssi-pemerintah-lakip-tahun-2018-dlhk.
[DPRKP Kab. Karawang] Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang Tahun 2018. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/laporan-akuntabilitas-kinerja-lakip-tahun-2018-dprkp.
[DPUPR Kab. Karawang] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. (2016). Program/Kegiatan Unggulan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/program-unggulan-dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang.
Dunn, W.N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey (US): Prentice-Hall Inc.
Efina, K. (2018). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017. Available at: http://repository.umrah.ac.id/1204/1/Kurnia%20Efina-100565201026-FISIP-2018.pdf.
Ekowati, M.R.L. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. Jakarta (ID): Pustaka Cakra.
Febriani, D. (2012). Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi [Doctoral Dissertation, Graduated Program, Institut Pertanian Bogor]. Graduated Program, Insitut Pertanian Bogor. Available at: https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61111/1/2012dfe.pdf
Fauzi, L.M. (2016). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2), 63-70.
Fauzie, A.K. (2017). Analysis of Short and Medium Term Coastal Abrasion and Accretion Rates using GIS in Karawang, West Java. Creative Research Journal. 3(2), 91-104.
Fitria. (2007). Pengaruh Abrasi di Pantai Grogol Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon dan Pantai Bojongsalawe Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis terhadap Komponen-komponen Sistem Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut [Master’s thesis, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung]. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung.
Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P. (2009). Educational Research, Competencies for Analysis and Application. New Jersey (US): Pearson Education, Inc.
Hidayat, R., & Asrida, W. (2014). Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Penanggulangan Abrasi: Studi pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012. JOM FISIP, 1(2), 1-16.
Hogwood, B.W., & Gunn, L.A. (1986). Policy Analysis for The Real World. New York (US): Oxford University Press.
Iskandar, D., Bukit, R., & Yahya, I. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran, dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 6(1), 93-108.
Komarudin, R.A. (2013). Model Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir untuk Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang [Master’s thesis, Graduated Program, IPB University]. Graduated Program, IPB University. Available at: https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63511
Marliawati, D. (2013). Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah: Studi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, 1(7).
Mu’in, F. (2011). Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik dan Praktik. Yogyakarta (ID): Ar-Ruzz Media.
Mukhlis, M. (2016). Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Dampak Perubahan Iklim. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2), 1-16.
Mutia, K., Roisah, K., & Supriadhie, K. (2016). Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri menurut Hukum Internasional: Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asyi di Arab Saudi tanpa melalui Hubungan Konsuler RI. Diponegoro Law Review, 5(3), 1-18.
Nasution, M.E., & Usman, H. (2008). Proses Penelitian Kuantitatif. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
Ningtyas, M.R.J., Ribawanto, H., & Hadi, M. (2014). Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan: Studi Kasus pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar. Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 687-693.
[Pemkab. Karawang] Pemerintah Kabupaten Karawang. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025. Available at: http://www.karawangkab.go.id/dokumen/rpjpd-2005-2025.
Rezende, C.E., Kahn, J.R., Passareli, L., & Vásquez, W.F. (2015). An Economic Valuation of Mangrove Restoration in Brazil. Ecological Economics, 120, 296-302.
Rusmilyansari, Rosadi, E., & Apriansyah. (2014). Kapasitas dan Strategi Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Antar Pengguna Sumber Daya Perairan Kabupaten Tanah Laut. Marine Fisheries, 5(1), 41-48.
Sahadia, A.S., Komba, S., & Basri, M. (2019). Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kapasitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Jurnal Publica, 10(1), 71-80.
Salim, E. (2010). Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam: Azis, I.J., Napitupulu, L.M., Patunru, A.A., Resosudarmo, B.P., editor. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta (ID): Kepustakaan Populer Gramedia.
Sari, N., Noor, I., & Prasetyo, W.Y. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu: Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 634-640.
Satria, S.Y., & Anwar, K. (2018). Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam Mengelola Sumber Daya Mineral Pertambangan Granit tahun 2014-2016. JOM FISIP, 5(2): 1-14.
Setianto, N.A. (2016). Qualitative Modelling of The Impact of Government Grant on Beef Cattle Farming Performance. Agripet, 16(2), 114-120.
Sihombing, B. (2010). Studi Potensi Sumber-sumber Pendanaan Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 10(2), 1-24.
Trisnantoro, L. (2011). Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan: Apakah Perlu Diperkuat dengan Aturan di Level Peraturan Pemerintah? Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 14(3), 119.
Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. Jurnal Formatif, 2(2), 140-148.
Bachtiar, B., & Hans, A. (2016). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Kelautan dan Perikanan: Content Analysis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(2), 98-110.
Cahyadinata, I., Fahrudin, A., Sulistiono, & Kurnia, R. (2019). Perception and Participation of Fishermen in The Sustainable Management of Mud Crabs on The Outermost Small Island (Case Study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia). International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 9(4), 1330-1336.
Damayanti, R.S. (2016). Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas melalui Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Korea International Cooperation Agency sebagai Upaya Reformasi Birokrasi: Studi pada Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Administrasi Publik, 4(3).
Dapu, Y.M. (2016). Implikasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Lex et Societatis, 4(8), 68-75.
Dewanti, M.A.M., Sarwono, & Makmur, M. (2013). Kapasitas Pemerintah Kota Batu dalam Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 900-909.
[DCK Kab. Karawang] Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang. (2017). Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Karawang Tahun 2017-2022. Available at: http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/ rpi2jm/DOCRPIJM_8aed426f2a_BAB%20IIBab%202%20Profil%20Kabupaten%20Karawang.pdf.
Djelantik, A.A.G.M.S.W, Sumerthayasa, P.G.A, & Suharta, N. (2016). Implikasi Yuridis dengan Diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kewenangan Pengelolaan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kertha Negara, (4)1, 1-5.
[DLHK Kab. Karawang] Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2018. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/laporan-akuntabilitas-kinerja-instanssi-pemerintah-lakip-tahun-2018-dlhk.
[DPRKP Kab. Karawang] Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang Tahun 2018. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/laporan-akuntabilitas-kinerja-lakip-tahun-2018-dprkp.
[DPUPR Kab. Karawang] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. (2016). Program/Kegiatan Unggulan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020. Available at: https://karawangkab.go.id/dokumen/program-unggulan-dinas-pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang.
Dunn, W.N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey (US): Prentice-Hall Inc.
Efina, K. (2018). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai tahun 2017. Available at: http://repository.umrah.ac.id/1204/1/Kurnia%20Efina-100565201026-FISIP-2018.pdf.
Ekowati, M.R.L. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. Jakarta (ID): Pustaka Cakra.
Febriani, D. (2012). Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi [Doctoral Dissertation, Graduated Program, Institut Pertanian Bogor]. Graduated Program, Insitut Pertanian Bogor. Available at: https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/61111/1/2012dfe.pdf
Fauzi, L.M. (2016). Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2), 63-70.
Fauzie, A.K. (2017). Analysis of Short and Medium Term Coastal Abrasion and Accretion Rates using GIS in Karawang, West Java. Creative Research Journal. 3(2), 91-104.
Fitria. (2007). Pengaruh Abrasi di Pantai Grogol Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon dan Pantai Bojongsalawe Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis terhadap Komponen-komponen Sistem Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut [Master’s thesis, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung]. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung.
Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P. (2009). Educational Research, Competencies for Analysis and Application. New Jersey (US): Pearson Education, Inc.
Hidayat, R., & Asrida, W. (2014). Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Penanggulangan Abrasi: Studi pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012. JOM FISIP, 1(2), 1-16.
Hogwood, B.W., & Gunn, L.A. (1986). Policy Analysis for The Real World. New York (US): Oxford University Press.
Iskandar, D., Bukit, R., & Yahya, I. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran, dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 6(1), 93-108.
Komarudin, R.A. (2013). Model Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir untuk Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang [Master’s thesis, Graduated Program, IPB University]. Graduated Program, IPB University. Available at: https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63511
Marliawati, D. (2013). Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah: Studi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, 1(7).
Mu’in, F. (2011). Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik dan Praktik. Yogyakarta (ID): Ar-Ruzz Media.
Mukhlis, M. (2016). Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Dampak Perubahan Iklim. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(2), 1-16.
Mutia, K., Roisah, K., & Supriadhie, K. (2016). Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Hubungan Luar Negeri menurut Hukum Internasional: Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asyi di Arab Saudi tanpa melalui Hubungan Konsuler RI. Diponegoro Law Review, 5(3), 1-18.
Nasution, M.E., & Usman, H. (2008). Proses Penelitian Kuantitatif. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Nazir, M. 2014. Metode Penelitian. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
Ningtyas, M.R.J., Ribawanto, H., & Hadi, M. (2014). Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan: Studi Kasus pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar. Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 687-693.
[Pemkab. Karawang] Pemerintah Kabupaten Karawang. (2010). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025. Available at: http://www.karawangkab.go.id/dokumen/rpjpd-2005-2025.
Rezende, C.E., Kahn, J.R., Passareli, L., & Vásquez, W.F. (2015). An Economic Valuation of Mangrove Restoration in Brazil. Ecological Economics, 120, 296-302.
Rusmilyansari, Rosadi, E., & Apriansyah. (2014). Kapasitas dan Strategi Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Antar Pengguna Sumber Daya Perairan Kabupaten Tanah Laut. Marine Fisheries, 5(1), 41-48.
Sahadia, A.S., Komba, S., & Basri, M. (2019). Reformasi Birokrasi melalui Pengembangan Kapasitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Jurnal Publica, 10(1), 71-80.
Salim, E. (2010). Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam: Azis, I.J., Napitupulu, L.M., Patunru, A.A., Resosudarmo, B.P., editor. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta (ID): Kepustakaan Populer Gramedia.
Sari, N., Noor, I., & Prasetyo, W.Y. (2014). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu: Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. Jurnal Administrasi Publik, 2(4), 634-640.
Satria, S.Y., & Anwar, K. (2018). Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam Mengelola Sumber Daya Mineral Pertambangan Granit tahun 2014-2016. JOM FISIP, 5(2): 1-14.
Setianto, N.A. (2016). Qualitative Modelling of The Impact of Government Grant on Beef Cattle Farming Performance. Agripet, 16(2), 114-120.
Sihombing, B. (2010). Studi Potensi Sumber-sumber Pendanaan Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 10(2), 1-24.
Trisnantoro, L. (2011). Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan: Apakah Perlu Diperkuat dengan Aturan di Level Peraturan Pemerintah? Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 14(3), 119.
Downloads
Published
2020-02-29
Versions
- 2020-02-29 (1)
- 2020-02-29 (1)
How to Cite
Coastal rehabilitation through the implementation of government policy: Case study in Karawang Regency, West Java, Indonesia. (2020). Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 7(4), 359 - 374. https://doi.org/10.22437/ppd.v7i4.8637
Issue
Section
Articles
