Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Abstrak

Jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (obstruction of justice) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana menghalang-halangi (obstruction of justice) dalam penyelidikan untuk mengungkap kejahatan dimasa yang akan datang. Artikel ini menggunakan, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dalam menegakan keadilan untuk menangani kejahatan menghalang-halangi proses penyelidikan ini diatur dalam KUHP pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 yang menjelaskan mengenai apa saja tindakan yang termasuk dalam perbuatan obstruction of justice ini. Pengaturan dimasa yang akan datang setelah disahkannya KUHP baru obstruction of justice telah diatur dari pasal 282-284 yang mengatur sanksi yang cukup berat, sehingga dimasa yang akan datang dapat memberikan keadilan yang selayaknya. Dengan kesimpulan tersebut disarankan agar terdapat pemisahan beratnya sanksi pidana antara penegak hukum dan masyarakat yang melakukan tindakan obstruction of justice, sehingga penegak hukum dapat memberikan contoh dengan baik kepada masyarakat.