Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

  • Rico Putra
  • Surya Hidayat

Abstract

Abstract

The purpose of this study was to analyze: 1) The level of local financial independence Jambi Province; and (2) Relationship level of local financial independence Jambi Province with economic growth. The results showed that: 1) The level of local financial independence Jambi province is still low; 2) There is no significant relationship between the ratios of local financial independence (the degree of fiscal decentralization, the dependency ratio, the ratio of the independence and effectiveness PAD) with economic growth.

Keywords: local financial independence, fiscal decentralization, economic growth

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi; dan (2) Hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah; 2) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan efektivitas PAD) dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : STIE YKPN.

Barata, Adya dan Trihartono, Bambang. (2004). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Jakarta: Gramedia

Basri, Faisal (1995) Perekonomian Indonesia Abad XXI, Erlangga. Jakarta

Bastian, Indra (2002) Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba 4: Jakarta

Davey K.J (1988), Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga,” Penerbit UIPress.

Devas, Nick, Binder, Brian, Both, Anne, Davoy, Kennet, Kelly, Roy (1989), titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Rajawali Pers : Jakarta

Davoodi H, Zou H. 1998. Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. Journal of Urban Economics. 43(2):244-245.

Djojohadikusuma, Soemitro (1994), Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES : Jakarta

Halim, Abdul (2001). Anggaran daerah dan fiscal stress: Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di daerah. JEBI, XVI(4). 2008

Halim, Abdul, (2004), Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Edisi Revisi

Halim, Abdul (2007) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Ikhsan, M dan Santosa. Agus dan Harmanti. Cetakan ketiga, (2007). Administrasi keuangan publik. Jakarta. Universitas Terbuka

Josef Riwu Kaho (1997), Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya). Jakarta : Rajawali Press

Mahmudi, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (2010). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN

Mardiasmo (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta

Mankiw NG. 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.

Mardiasmo (2011) Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi

Oates WE. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. 1999(37): 1120-1149

Rekso Hadiprojo, Sukanto (2000) Ekonomi Publik Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

Suparmoko. 1998. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE

Sjafrijal (1997), Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, Nomor 37

Suparmoko (2002) Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah). ANDI. Yogyakarta.

Siahaan P, Marihot (2005) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grafindo

Sukirno, Sadono (2006) Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Sugiyono (2011) Statistik Nonparametris. Alfabeta, Bandung

Samimi AJ, Lar SKP, Haddad GK, Alizadeh M. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 4(11): 5490-5495.

Tibeout CM. 1961. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. National Bureau of Economiz Research. 1961: 79-96

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Cetakan kedua, (2007). Manajemen publik, Jakarta. Grasindo

Todaro, Michel P (1995) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta

Widjaya, HAW (2005), Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, Joko (2007), Dampak Desentralisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia, Fakultas Ekonomi UPN “Veteran”, Yogyakarta

Yani,Achmad, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2004 - 2014), Jambi Dalam Angka Tahun 2004-2014

Balitbang Depdagri dan Fisifol UGM. (1991). Pengukuran kemampuan daerah Tingkat II dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol Universitas Gajah Mada

Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.237 (1996). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Radianto. 1997. Otonomi keuangan daerah tingkat II: Suatu studi di Maluku. Prisma Nomor 3

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Published
2016-06-05
How to Cite
Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(4), 243 - 256. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526