ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 37 UUJN-P NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS MENGENAI SANKSI BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU

Authors

  • FLORENCE PERMENTA BR MANIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Abstract

ABSTRACT

 

Chapter 37 verse 1 and 2 UUJN-P describe that Notary have to give help for free about the Notary to person who is not able to pay. Notary who break the rules in verse 1 can be punished by spoken reminder, written reminder, temporary disbanned, either wise the chapter isn't describe in detail about the kind of legal service the Notary have to give for free and the criteria of the person who is not able to pay the fee, so the rules will burden the Notary itself. The formulation of the problem in this study is what's the main meaning of legal service which is given by the Notary for free, in terms of the Determination of the implementation of the legal service for free to the people who is not able to pay the fee in their working area and how is the analysis of the chapter 37  UUJN-P and Notary ethics code regarding the sanctions for the notaries who refuse provide legal service for free. This observation is using the juridical empirical observation. The chapter 37 UUJN-P don't tell us spesifically about what is the free legal service as what they can give to person who is not able to pay, but logically the conclusion is the legal service which the Notary can give to the person who is not afford to pay is like the law consultation and law counceling. This is happened because if the legal service as document making give to person who is not afford to pay feels so hard to Notary himself. The analysis of Article 37 of the UUJN-P and the Notary Ethics Code that it is appropriate that notaries should provide free legal services in the form of legal counseling and legal consultation to the public, because notaries are a noble profession, but in terms of providing legal services in the form of a notary deed , then there should be no compulsion to the notary to provide legal services in the form of making a deed for Free, bearing in mind that not all notaries have sufficient finances. Even if it is required to provide assistance in the form of legal services for free, the government should intervene in this matter.

Keywords: Free, Legal Services, Notary Public

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdurrahman, 1983, Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Cendana Press.

Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Utama

-----------------------, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------------- , 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama.

-------------- 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

-------------------, 2014, Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Bandung: Refika Aditama.

Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Bachtiar, Herlina Suyati, 2013, Notaris dan Akta Autentik, Bandung:Mandar Maju.

Bachtiar, Herlina Effendy, 2004, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notodisorjo, Soegondo R, 2013, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, PenelitianNormatif, Jakarta: UI Press.

Salim, Rusdianto, 2010, Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Harefa, Iwaris, 2018, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Sinaga, Henry, 2018, Per.Ka.BPN 8/2012 Melanggar UUJN, Analisa Opini, tanggal 7 Mei.

C. Sumber Internet

https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPl6, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019.

Fitriana, Annisa, Bekraf Gandeng Kantor Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia Untuk Bantu Pengembangan Ekonomi Kreatif , https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum-dan-ikatan-notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Latumeten, Pieter Latumeten, Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris, https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Volume 3 Nomor 1 (2021)

Published

2021-05-06

How to Cite

MANIK, F. P. B. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 37 UUJN-P NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS MENGENAI SANKSI BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU. Recital Review, 3(1), 89-105. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/10673