Implementation Of Citizens' Constitutional Rights In Demonstrations Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi

Main Article Content

Andrizal Andrizal
Alexsander Yandra

Abstract

Demonstrating is a form of expressing opinions in public that is guaranteed by the constitution, this is very important because it is part of human rights, but in practice it must pay attention to the principle of balance between rights and obligations, respecting the rights of others, not anarchy, using language that polite and ethical as regulated by existing regulations, but in practice in the city of Pekanbaru it is not uncommon for demonstrators to do the opposite. The research method, this type of research is sociological legal research. research by obtaining data directly into the field in the form of interviews. The research location was carried out in Pekanbaru City. The reason for determining the location in Pekanbaru City is the location with the most occurrences and the target location for demonstrations in Riau Province compared to other Regencies/Cities in Riau Province. The results of this study concluded that the implementation of citizens' constitutional rights in demonstrating in the city of Pekanbaru has not been effective. because demonstrations tend not to inform the police about their action plans, beyond the time limit set by existing regulations, the actions turn out to be disorderly and tend to be anarchic. Obstacles in carrying out demonstrations include time limits, failure to follow action plan reporting rules, irresponsible repressive security, intervention from the security forces, provocations, officials or targets for action disappearing, misunderstandings between demonstrators and security forces resulting in physical conflict, destruction/confiscation /deprivation of action props. Efforts that must be made include: outreach or legal counseling on the Freedom of Expressing Opinions in Public to elements or components of society who have the potential to carry out demonstrations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Andrizal, A., & Yandra, A. (2023). Implementation Of Citizens’ Constitutional Rights In Demonstrations: Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi . Mendapo: Journal of Administrative Law, 4(3), 196-213. https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i3.25466
Section
Articles

References

B. Simarmata, Kimson. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.†Pekanbaru: Polresta Pekanbaru - Bidang Sosial Buday Intelkam, 2023.

Hendrik, Luki Jemi. “Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.†Legal Spirit 6, no. 1 (31 Mei 2022). https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3739.

Kasbi, Reza Fahlevi, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).†JURNAL RETENTUM 3, no. 1 (24 Februari 2021). http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899.

M, Kodiyat, dan Benito Asdhie. “Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara.†EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018). https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2271.

Merdeka.com. “Demo di DPRD Riau Ricuh, Mahasiswa Terluka Dievakuasi ke Rumah Sakit.†8 Oktober 2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-di-dprd-riau-ricuh-mahasiswa-terluka-dievakuasi-ke-rumah-sakit.html.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

———. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mundung, Rizky Frens Paulus. “Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.†LEX CRIMEN 11, no. 1 (18 Januari 2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38210.

Muspidauan, Datuk Seri. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.†Pekanbaru: Lembaga Adat Riau Kota Pekanbaru, 2023.

Naira, Sandy Putra. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.†Pekanbaru: Jendra Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru, 2023.

Print, Darwan. Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Sabarudi. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.†Pekanbaru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, 2023.

Santoso, Fuad. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.†Pekanbaru: Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Pekanbaru, 2023.

Sarwono. Theory of Collective Behaviour. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000.

Simamora, Daniel. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Yang Bersifat Anarki (Studi Putusan Nomor:2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn).†Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2010. https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3739.

Suparlan. Memelihara dan Mengembalikan Keteraturan “Fungsi dan Tugas Polri.†Bandung: Citra Aditya Abadi, 2000.

Susanto, Muhamad Iqbal. “Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.†Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 13 Desember 2019. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844.

Tanjung, Chaidir Anwar. “Sempat Ricuh, Massa Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker di DPRD Riau Bubar.†detiknews, 7 Oktober 2020. https://news.detik.com/berita/d-5203956/sempat-ricuh-massa-mahasiswa-yang-demo-uu-ciptaker-di-dprd-riau-bubar/2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.