Road Map Bureaucracy Reform Public Service Government Provincial Riau

Abstract

Purpose of this research is to describe the direction of bureaucracy reform road map policy in the field of public service with the focus of service standard in Riau Provincial government. This research uses qualitative analysis. Field data obtained in Riau Province is set in description or report in the form of table, so it can get a clear picture about what is going on about the direction of bureaucratic reform policy of Riau Province public service. government. Based on the results of the research indicates that the road map of bureaucratic reform of the provincial government in the field of public service already has the standard of service but has not provided the form of legality and seriousness in the form of promise of giving the right of society in service. In SOP sub-indicators for the implementation of service standards already exist in most types of services, but improvements to service standards do not involve stakeholders and improvements to SOP have not been done regularly. Therefore, the direction and policy of bureaucratic reform, especially in the field of public services, must be prepared in accordance with the action plan because this stage is important to describe the activities and techniques in more detail in a short period of one year.
Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Government, Road Map

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan arah kebijakan road map reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan fokus standar pelayanan di pemerintah Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif. Data lapangan yang diperoleh dituangkan dalam suatu uraian atau laporan dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh gambaran yang mengenai arah kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau di bidang pelayanan publik sudah memiliki standar pelayanan tetapi belum memberikan bentuk legalitas dan kesungguhan dalam bentuk janji yang memberikan hak masyarakat dalam pelayanan. Dalam sub-indikator SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan sudah ada pada sebagian besar jenis pelayanan, tetapi perbaikan atas standar pelayanan tidak melibatkan stakeholder dan perbaikan atas SOP belum berkala. Untuk itu sebaiknya arah dan kebijakan reformasi birokrasi khususnya dibidang pelayanan publik disusun sesuai rencana aksi karena tahap ini penting menggambarkan kegiatan yang lebih detail dan teknis dalam waktu singkat yaitu satu tahun
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pemerintah, Road Map

REFERENCES

Gubernur Riau. (2015). Peraturan gubernur No.61 tahun 2015 tentang prosedur tetap pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pekanbaru.

Gubernur Riau. (2015). Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.

Gubernur Riau. (2015). SK Gubernur Riau Nomor 1300 tahun 2015 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Provinsi Riau. Pekanbaru.

Gubernur Riau. (2016). Road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau 2015-2019. Pekanbaru.

Haribowo, G., & Wijaya, A. F. (2012). Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi POLRI ( Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 ), 15(3), 18–28.

Hidayah, A. (2014). Reformasi birokrasi bidang pelayanan publik pada suku dinas pendidikan di wilayah administrasi kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Josef Kurniawan Kairupan. (2014). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. JSP, 9(2).

Kastanti, H. L., Satoto, K. I., Widianto (2015). Sistem informasi evaluasi pelayanan publik puskesmas berbasis website pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer, 3(1), 103–109.

Nurbarani, M. (2009). Reformasi birokrasi pemerintah Kota Surakarta. Semarang.

Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden nomor. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

RB, M. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.

Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ( studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(2), 89–100.

Triantoro, B. W. (2004). Citizens charter dan reformasi birokrasi. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 8(2), 33–40.