Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan)
DOI:
https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1504Abstract
Penelitian bertujuan untuk: (1). Menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; (2) Menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal yang terjadi dalam keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rentang waktu tahun 2001 – 2012. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Variabel-variabel yang digunakan adalah belanja daerah, PDRB, Pajak Daerah, Herfindahl Concentration Taxes (HCT), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Hasil penelitian mendapatkan: (1) Meskipun tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode Tahun 2007 – 2011 sudah mulai menunjukan tetapi tingkat ketergantunnya masih terkagoteri tinggi: (2) PDRB, DAU, dan DBH  memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pajak daerah (TAX) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan; (3) Terdapatnya fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi,  disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah transfer pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun pajak daerah turun, pemerintah daerah tetap menganggarkan belanja daerah lebih besar dari tahun sebelumnya, karena harapan untuk mendapatkan dana transfer dari pusat tersebut.
Keywords: Ilusi Fiskal, Dana Perimbangan, Data Panel, Belanja Daerah
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2013 Adi Bhakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.