ANALISIS PEMETAAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAMBI

Abstract

Peningkatan penerimaan, khususnya PAD harus terus diupayakan. Peningkatan penerimaan PAD di propinsi/kabupaten/kota akan sangat menentukan kelangsungan pembangunan, menentukan tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi. Penerimaan PAD, digunakan propinsi/kabupaten/kota untuk membiayai belanja yaitu : belanja modal, belanja operasi dan belanja tak terduga. Kinerja PAD dalam membiayai belanja dapat diukur dengan menggunakan pendekatan share dan growth dan sekaligus menentukan bagaimana kemampuannya (pemetaan keuangan daerah).
Selama tahun 2009-2012, pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi, khususnya PAD dalam membiayai total belanja ternyata ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi yaitu PAD dalam membiayai belanja operasional,belanja modal dan belanja tak terduga ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.
* Key Word : PAD, Total Belanja