Pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
DOI:
https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11999Keywords:
Level of wealth, Level of central dependence, Sustainable development goals, Local government performanceAbstract
This research discusses level of wealth and level of central dependence on local governments in West Java Province within the fiscal year of 2018 and 2019. Performance was measured using the Sustainable Development Goals indicator. The population of the research was all local governments in West Java Province. The sampling technique used was saturated sampling method or census. The sample in this research were 27 district/city governments in West Java Province. Based on the results of SPSS statistical analysis with multiple linear regression, it can be concluded that the level of local wealth and the level of central dependence have a significant effect on the performance of local governments.
Â
Downloads
References
Anjani, E. S. D., Akram, & Lilik, H. (2016). Faktor penentu belanja modal dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat. InFrestasi (Universitas Trunojoyo), 11 (1): 21-40.
Badan Pusat Statistik. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.diakses dalam http://bps.go.id, Tanggal 12 Juli 2020
Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abudanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia, 6(1), 29.-40 https://doi.org/10.30659/ jai.6.1.29-40
Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 30(1), 42. https://doi.org/ 10.29313/mimbar.v30i1.445
Gamayuni, R. R. (2016). The effect of local government characteristics and the examination result of indonesian supreme audit institution on economic growth , with financial performance as intervening variable in District and City Government of Lampung Province. Research Journal of Finance and Accounting, 7(18), 75–81.
Ghozali, Imam. (2014). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan UNDIP : Semarang.
Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat: Jakarta
Hamzah, Ardi. (2008). Analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhanekonomi, pengangguran dan kemiskinan : pendekatan analisis jalur (Studipada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006) Simposium Nasional Akuntansi XI. Hal 1-26
Harliyani, E. M., & Haryadi. (2016). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. 3(3), 129–140.
Harumiati, Y., & Payamta, P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 3(2), 75-87. https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244
Indonesia, D. D. N. R. (2006). Peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Jauhar, F. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Akuntansi, 3(1), 41–67.
Jensen, M. ., & Meckling, W. . (1976). Theory of the firm managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. 3(1976), 305-360
Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 3(1). 24-48
Lane, Jan-Erik. (2000). The public secto – concepts, models and approaches. SAGE Publications: London
Mangkunegara, I. (2015). Pengaruh karakteristik keuangan dan hasil pemeriksaan pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 141. https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.24
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi Offset: Yogyakarta
Mappiasse, A. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 1(2), 51-55. https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86
Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 1(2), 51–55. https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86
Mahsun, Mohammad. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik: Cetakan Pertama BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.
Martani, D., & Liestiani, A. (2012). Disclosure of Local Government Financial. diakses dalam https://staff.blog.ui.ac.id/ Tanggal 12 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB
Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. American Journal of Political Science, 28(4), 739. doi:10.2307/2110997
Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin, (32), 1–23.
Nørreklit, H. (2000). The balance on the balanced scorecard - A critical analysis of some of its assumptions. Management Accounting Research, 11(1), 65–88. https://doi.org/10.1006/mare.1999.0121
Novianti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Accounting Analysis Journal, 5(1).1-10
Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa timur. ASEETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 7 (April), 27–34.
Presiden Republik Indonesia. (2000a). Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2000b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2004a). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Presiden Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 1–25.
Presiden Republik Indonesia. (2004c). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah.
Presiden Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, 1–30.
Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, 1–10. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
Sachs, J. D. (2015). The Age of sustainable development. International growth centre London School of Economics: London
Setiawan, W. (2012). Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD ) Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponegoro.
Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 211–228.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Parassela Pangestu Primadiva
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
