Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan Presidential Threshold di Indonesia

Abstrak

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menimbulkan permasalahan karena telah mengatur ambang batas pencalonan presiden beserta wakilnya. Dalam pemberlakuan undang-undang tersebut, telah diajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Namun dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Pihak Mahkamah menimbang bahwa Pasal 222 tersebut konstitusional dan ambang batas bukanlah pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif. Namun, artikel ini berpendapat bahwa pencalonan presiden dan wakilnya akan dilakukan oleh orang yang itu-itu saja. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus kajian terhadap adanya konflik norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, artikel ini juga membeberkan pendapat jika usaha untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya hak untuk mencalonkan diri (the right to be calndidalte) telah dibatasi melalui peraturan presidential threshold. Hal ini dikarenakan ketentuan ini telah mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Artikel ini menyarankan supaya penerapan presidental threshold harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia.