Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi pengaturan hukum nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia lainnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas nasionalisasi perusahaan PMA. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma mengenai pengaturan hukum nasionalisasi di dalam Pasal 7 UUPM dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus sehingga diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum nasionalisasi dalam UUPM memiliki relevansi dengan konsep Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta tindakan ini dapat sah dilakukan apabila telah memenuhi unsur kepentingan umum, dilakukan berdasarkan hukum, tidak dilakukan secara diskriminatif dan adanya pembayaran kompensasi. Mengenai bentuk perlindungan hukumnya terdiri dari bentuk perlindungan hukum preventif melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, melakukan perjanjian bilateral serta diratifikasinya konvensi MIGA sebagai lembaga penjamin yang memberikan asuransi terhadap investasi yang ditanam oleh investor asing melalui Keppres Nomor 31 Tahun 1986 dan untuk bentuk perlindungan hukum represif yakni penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase (ICSID) yang lahir dari Konvensi Washington 1965 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.