Analisis Yuridis Cyber Terrorism Dalam Perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Abstrak

Tindakan terorisme hingga saat ini telah masuk pada penggunaan teknologi

informasi. Dengan adanya perubahan paradigma aksi terorisme yang umumnya

dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang konvensional namun saat ini

hanya dengan menggunakan sebuah laptop atau komputer dengan bantuan internet

mereka melakukan rangkaian aksi terorisme, namun peraturan yang menjelaskan

secara jelas terkait dengan kejahatan cyber terrorism tidak ada di dalam undangundang ITE. Selain itu, Pengaturan terorisme siber di Indonesia saat ini bersifat

sektoral seperti didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis

mengambil penelitian ini: 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana

terhadap pemberantasan cyber terorrism dalam perspektif undang-undang nomor

19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2) Untuk mengetahui

dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang dapat dibangun dalam tindakan

preventif cyber terrorism. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan untuk

menjelaskan hukum yang tidak diperlukan dengan data-data dan/atau fakta-fakta

sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan yang relatif terkait untuk

menjerat pelaku terorisme siber di Indonesia saat ini ialah: 1). Pengaturan dalam

UU ITE, beberapa aturan pasal yang mengandung muatan tindak pidana dalam

bidang cyber crime, dapat ditemukan dalam Pasal, 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 45, serta Pasal 52 UU ITE. Oleh

sebab itu, Kebijakan Hukum Pidana Yang Dapat Dibangun Dalam Tindakan

Preventif Cyber Terrorism yaitu upaya penal melalui kebijakan formulasi, upaya

penal melalui kebijakan aplikasi, upaya penal melalui kebijakan eksekusi, upaya

non-penal melalui pendekatan teknologi (techno prevention), upaya non-penal

melalui peningkatan kerjasama antar negara (memory of understanding), dan

upaya non-penal melalui program deradikalisasi dunia maya.