Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas isu hukum yaitu kekosongan norma sebab antara POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi dengan syarat dan kententuan penyelenggara fintech p2p lending tidak sejalan dengan peraktiknya dan dapat menimbulkan permaslahan hukum karena belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini sehingga dapat menimbulkan konflik hukum dan tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelengara tentunya

cukup merugikan para penggunanya (pemberi pinjaman). Berdasarkan persoalan yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pengkajiannya terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian normatif meletakan hukum sebagai sebuah sistem norma karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam UU serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis, penulis berusaha mendiartikelkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula eksonerasi terkait perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi sehingga terdapat kekosongan norma dan bisa dapat menyebabkan konflik hukum sehingga diperlukannya harmonisasi norma tersebut.