Penggunaan Drone Sebagai Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kedudukan drone sebagai pesawat udara dalam hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dengan pendekatan perundangan-perundangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa kedudukan drone dalam hukum internasional, seperti konvensi Chicago 1944 pada pasal 8 yang menjelaskan definisi drone, pada pasal 3 yang menjelaskan perbedaan pesawat udara sipil (civil aircraft) dan pesawat udara negara (state aircraft). Namun konvensi Chicago hanya menjelaskan pengoperasian, prosedur dan kedudukan untuk pesawat udara sipil (civil aircraft) bukan pesawat udara negara (state aircraft). Begitu juga dengan hukum nasional seperti PM No. 37 Tahun 2020 yang sebagian besar hanya menjelaskan tentang tata cara prosedur pengoperasian drone, kawasan ruang udara, jenis ruang udara, serta kedudukan drone sebagai pesawat udara tanpa awak dengan tujuan sipil (civil aircraft) dan untuk drone sebagai pesawat udara tanpa awak dengan tujuan negara (state aircraft) masih sedikit penjelasannya karena dalam PM No. 37 Tahun 2020 pada pasal 5 hanya menjelaskan drone yang dimiliki atau digunakan untuk tujuan pemerintah di anggap sebagai pesawat udara negara (state aircraft). Namun mengenai spesifikasi, prosedur tata cara pengoperasian drone untuk tujuan negara masih belum dijelaskan.