ANALISIS PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
DOI:
https://doi.org/10.22437/jdm.v4i1.25088Abstract
The title of this thesis is Analysis of the Proportion of Capital Expenditure to Total Regional Expenditure of Bungo Regency. Advisor Dra. Rahma Nurjanah, M.Sc. The purpose of this research is to know and analyze the development of capital expenditure and regional spending in Bungo in 2006-2012, to know and analyze the proportion of capital expenditure in Bungo Regency in 2006-2012. The analytical method used is a quantitative descriptive method. The results showed that the development of capital spending in Bungo Regency during 2006-2012 was an average of 12.00% per year and the average development of regional spending during 2006-2012 was 13.11% per year. Then the proportion of capital expenditure to total regional expenditure in Bungo Regency in 2006-2012 averaged 26.60% per year.
Downloads
References
Andriana, Novia, 2011. Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan Di Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
BAPPEDA Tahun 2006-2012 Kabupaten Bungo. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo.
Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bungo.
Darise, Nurlan, 2008. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Penerbit PT Indeks. Jakarta.
Derise, Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan 1. Edisi Kedua. PT Indeks.Kembangan-Jakarta Barat.
Halim, Abdul, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2 Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
Herawati, 2012. Korelasi Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2001-2010. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi Kampus Sarolangun.
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul, 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan
Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). Vol 1. Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia.
Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Republik Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Nur'aini Nur'aini
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
