STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT

Abstract

Pembentukan daerah otonom merupkan salah satu kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik dengan memberikan hak pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah. Daerah otonom dapat terbentuk apabila memenuhi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali, dan faktor lainnya. Papua barat merupakan salah satu wilayah Indonesia yang terletak cukup jauh daeri pemerintahan pusat. Kesejahteraan masyarakat Papua Barat kurang baik akibat jauhnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya strategi dalam menjemput daerah otonomi baru di Papua Barat guna pemakaran provinsi Papua Barat. Sehingga penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis strategi pemekaran wilayah Papua Barat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan strategi pemerintah dalam pembentukan daerah otonom di Papua Barat. Pemekaran daerah ini tidak  cukup hanya sampai di tingkat provinsi, tapi harus diikuti sampai pemekaran di tingkat kabupaten, sehingga pemekaran wilayah sampai hingga di tingkat distrik atau kelurahan. “Komisi II DPR berharap, agar pemerintah daerah bisa tetap bersatu dan bersinergi dengan masyarakat menyambut pemekaran ini dengan tujuan orientasi percepatan pembangunan di Papua, khususnya lagi di Papua Barat, dan lebih khusus lagi di Papua Barat Daya. Lebih jauh, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat setempat mendukung pemekaran Papua Barat melalui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Terlebih, saat ini situasi politik dan keamanan di Papua Barat sudah lebih stabil dan terkendali