Vol. 6 No. 7 (2013): INOVATIF
Published:
2015-03-14
Articles
-
Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
Analisis Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pasal 58 huruf (f) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
-
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
-
Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)
-
Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
-
Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Perundang-undangan)
-
Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
-
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam perspektif UUD 1945
-
Kebijakan Kepala Daerah terhadap Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
-
Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
-
Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana
-
Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan
