Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

Penelitian ini membahas Posisi Dominan mengenai kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha asing yaitu Temasek Holdings yang memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis berdasarkan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi dan menangani berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan melalui Putusan Nomor 7/KPPU-L/2007 KPPU menyatakan kelompok usaha Temasek Holdings beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang dan pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek Holdings dijatuhi hukuman oleh KPPU, akan tetapi Temasek Holdings mendalilkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa kelompok Temasek karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia.