Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)

Abstract

ABSTRAK

BUMN memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian bangsa sangatlah sentral, dalam pelaksanaanya BUMN di kecualikan untuk memonopoli pangsa pasar berdasarkan Undang-Undang berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang 1945 pada dasarnya dapat di kecualikan pada sektor tertentu yang dengan kesejahteraan orang banyak, namun dalam praktiknya kerapkali ditemukan penyalahgunaan praktik monopoli yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Perusahaan penerbangan dibawah naungan BUMN menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat sektor penerbangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, jurnal ini mengkaji tentang pelanggaran persaingan usaha dalam monopoli BUMN. penelitian ini bertujuan agar dapat memahami konsep monopoli yang dilakukan BUMN pada sektor penerbangan dan upaya menanggulanginya. Metode yang di gunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang dalam proses pengumpulan data utama nya menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan. Prinsip per se illegal adalah pendekatan yang di anggap tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah kasus ini, yang mana dalam fungsinya untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau aktivitas tersebut bersifat menghambat atau mendorong persaingan. Good corporate goverment bisa menjadi acuan bagi KPPU dalam menentukan batasan kegiatan dalam monopoli yang di lakuka oleh BUMN. Tipe penelitian yang di lakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal reseacht) yaitu penelitin yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Kata kunci: BUMN, pelanggaran persaingan usaha, praktik monopoli

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) has a role to improve the nation's economy is very central, in the implementation of SOEs are excluded to monopolize market share based on the Act based on article 33 Paragraph (2) of the 1945 Act basically can be excluded in certain sectors with the welfare of the people, however, in practice, monopolistic practices are often found that are not in accordance with the stipulated regulations. Aviation companies under the auspices of SOEs are necessary considering that the aviation sector is very much needed by the community. This journal examines business competition in BUMN monopolies. This study aims to understand the concept of monopoly carried out by SOEs in the aviation sector and efforts to overcome it. The method used in this research is a normative juridical approach which in the main data processing uses secondary data, namely data obtained from literature reviews. The principle of per se illegal is an approach that is considered appropriate to be used in this problem, which in its function is to determine whether an agreement or activity is inhibiting or encouraging competition. A good corporate government can be a reference for KPPU in determining the limits of activities in monopoly carried out by SOEs. The type of research carried out in this research is legal research (legal reseacht), namely research that examines the formulation of the problems contained in the research by examining the relevant regulations that apply.

Keywoard: SOEs, violation of business competition, monopolistic practice