Pengungsi Anak: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara
Main Article Content
Abstract
This article discusses the fulfillment of the educational rights of child refugees in Indonesia and Indonesia's responsibilities as a country that ratified the 1989 Convention on the Rights of the Child. Although until now the 1951 Convention on the Status of Refugees has not been ratified by Indonesia, refugees have long been coming to Indonesia as a transit country before refugees were placed in country of destination. Refugees who come to Indonesia are not only adults, but also children. A child refugee has the right to education, wherever and regardless of his or her nationality. The right to education for refugee children has been recognized in the Convention on the Rights of the Child. The results of this study indicate that in the CRC, every child who is seeking refugee status or has been officially designated as a refugee in a convention participating country is entitled to their rights, including their right to education. Indonesia as a participating country in the CRC has a responsibility in efforts to grant child refugee rights as stipulated in the CRC. However, in practice it is not fully carried out by the Government of Indonesia, because it is hampered by the absence of a legal protection, namely the 1951 Convention.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0).Â
References
Armis, Tirza Shafira. Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.
Asti, Natasya Rizki dan Sri Lestari Rahayu. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia (Ditinjau dari The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989). Jurnal: Belli Ac Pacis. Vol. 5. No.1. 2019.
Aurelia, Joan. Bagi Pemerintah, Hak Pendidikan Pengungsi Anak Tak Jadi Prioritas. https://tirto.id/bagi-pemerintah-hak-pendidikan-pengungsi-anak-tak-jadi-prioritas-gnuj. Diakses 21 Agustus 2022
Hamid, Sulaiman. Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
Indonesia Fact Sheet June 2022. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf . Diakses 2 November 2022.
IOM UN Migration Indonesia. Akses Ke Pendidikan Berkualitas. https://indonesia.iom.int/id/akses-ke-pendidikan-berkualitas. Diakses 2 November 2022.
Kemendikbudristek Terbitkan Surat Terbaru Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199. Diakses 5 Oktober 2022
Komnas HAM RI. Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/3/27/770/perhatian-komnas-ham-atas-hak-pendidikan-para-pengungsi.html. Diakses 20 Agustus 2022
Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child 1989)
KPAI: Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak-Anak Pengungsi dari Luar Negeri. https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri. Diakses 12 Juli 2022
Novianti. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees). Jurnal Negara Hukum. Vol. 10. No. 2. 2019.
Nurusshobah, Silvia Fatmah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. Vol. 1. No. 2. 2019.
Pamungkas, Tasya Baasithu, dkk. Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368/2016)
Primadasa, Cipta, dkk. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Risalah Hukum. Vol. 17. No. 1. 2021.
Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Idea Hukum. Vol. 6. No. 1. 2020.
Rudenim Minta Rencana Sekolahkan Pengungsi Anak Jangan Dipaksakan. https://m.antaranews.com/amp/berita/932172/rudenim-minta-rencana-sekolahkan-pengungsi anak-jangan-dipaksakan. Diakses 28 September 2022
Situs Resmi UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/unhcr-diindonesia. Diakses 20 Agustus 2022
Susetyo, Heru. Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=3. Diakses 2 Desember 2022
Syahrin, M. Alvi dan Yusa Shabri. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. Vol. 2 No. 2. 2019.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Wicaksari, Teu Meryesca. Kerja Sama Kantor Deteni Imigrasi dan International Organization For Migration: Studi Kasus Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Journal of International Relations. Vol. 4. No. 3. 2018.
Yulianto, Rohmad Adi. Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia’s Policy on Handling Refugees). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 14. No. 3. 2020.