Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017

Abstract

A mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia submitting to different laws due to different citizenships in which one of them is an Indonesian. When such marriage is held abroad, it has to be registered in Indonesia after the husband and wife return to Indonesia within a year. This is a normative juridical research. It makes descriptive analysis which describes, explains, and analyzes the research problems in order to find the right answers as solutions to the problems.The results demonstrate that the legal regulations concerning mixed marriages held abroad are stipulated hi Article 56 paragraph 1 and paragraph 2, Article 57, and Article 60 paragraph 1 and paragraph 2 of the Law No. 1/1974 on Marriages, which define a mixed marriage as a marriage between two persons with different sexes submitting to two different laws. country where they are held, which is in line with the principle of lex loci celebretionis. The dispute over marital property from dissolation of the marriage settled by civil law is that its' procedures

Abstrak

Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satunya adalah orang Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Indonesia setelah suami istri kembali ke Indonesia dalam waktu satu tahun. Ini adalah penelitian yuridis normatif. Membuat analisis deskriptif yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan penelitian guna menemukan jawaban yang tepat sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan campuran di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 57, dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang tunduk pada dua undang-undang yang berbeda. negara tempat mereka ditahan, yang sejalan dengan prinsip lex loci celebretionis. Perselisihan tentang properti perkawinan dari pembubaran perkawinan diselesaikan oleh prosedur hukum perdata.