Implementation Of Bureaucratic Reform and Investment Services At The Investment Services and Integrated One Stop Services Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Public service from upstream to downstream is filled with friendship, ethnicity, and political affiliation. It is common knowledge that the public service process, including investment services, is greatly influenced by who gets what in which relationship. The public service process does not have transparency in terms of time, costs, and procedures that must be followed, resulting in complicated procedures and quite high costs. Licensing procedures involving central authority are difficult to issue quickly in a simple process. Regulatory uncertainty is part of bad governance, this challenge must be overcome so that investors are attracted to Indonesia. Investors are not interested in entering Indonesia but have difficulty realizing their investment. The problem is not as easy as turning the palm of the hand to make the investment climate in Indonesia attract investors. Issues related to ease of licensing, overlapping laws and regulations, and regulations that are out of sync are still often heard. The concept of one-stop integrated services to electronically integrated business licensing has been echoed. For this reason, reforming business licensing and regulations is a national priority agenda, the government is committed to providing legal certainty for investors and business actors. This is one method of bureaucratic reform, namely "regulation and deregulation" meaning that for things that have not been regulated, regulations need to be carried out. In contrast, for existing laws and regulations that are considered to cause various problems, deregulation needs to be carried out. This research study method uses a qualitative descriptive approach. Generally, studies of the symptoms, processes and meaning of regulation are more directed at economic regulations which have implications for the economic sector or regulations for economic activities or sectors in a country, especially markets.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights, and this work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License) (CC.BY.4.0).
References
Artikel/Buku/Laporan
Affila. “Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara.†Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, Volume 21, Nomor 2. (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970.
Agus Dwiyanto. Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2022.
Agusta Ari Wibowo, Indra Kertati. “Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik.†Public Service and Governance Journal, Volume 03. Nomor 01. (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785.
Allen Pranata Putra, Alfin Maulana. “Reformasi Birokrasi Dalam Merespon Climate Change Pada Green Economy Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo.†Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Volume 6, Nomor 3, (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390.
Antoni Siregar. “Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik.†UNES LAW REVIEW, Volume 4, Nomor 1. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.
Ari Mulianta Ginting. Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. “Realisasi Proyek, Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA) 2020-2022,†2023. https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-asing-pma-.html.
———. “Umlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021,†2023. https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2056/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html.
Defny Holidin, Eka Sri Sunarti, Desy Hariyati. Reformasi Birokrasi Dalam Transisi. Jakarta Timur: Prenada Media, 2017.
Desi Arianing Arrum. “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia.†Jurist-Diction, Volume 2. Nomor 5. (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. “SIAP JATENG (Sistem Informasi Perizinan Jawa Tengah).†Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, 2023. https://perizinan.jatengprov.go.id/portal.
DPMPTSP Banyumas. “Jawa Tengah Jadi Provinsi Terbaik Nasional Terkait Layanan Investasi 2021.†Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas, 2023. https://sigaib.banyumaskab.go.id/site/detailberita/3.
DPMPTSP Jawa Tengah. “PORTAL DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH.†DPMPTSP Jawa Tengah, 2023. https://dpmptsp.jatengprov.go.id/.
Ersa Yuhana, Arrie Budhiartie, Eko Nuriyatman. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi.†Mendapo: Journal of Administrative Law. Volume 3. Nomor 1. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11379.
Fuad Edi Kurniawan. “UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, Dan Deregulasi.†Universitas Indonesia, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v87gr.
Imelda Magdalena Freddy, Novani Karina Saputri. “Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha.’†In Center for Indonesian Policy Studies. Jakarta, 2018. https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270471-peningkatan-kinerja-indonesia-dalam-inde-d3d0a5bc.pdf.
Irfan Winaldi. “Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia(Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis).†Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 11. Nomor 1. (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2232.
J.D. Creswell. Qualitative Inquiry & Research Design. New Delhi: SAGE PUBLICATIONS, 2018.
Jeffry Latumahina. “Kemudahan Dan Kepastian Hukum Pengurusan Izin Usaha Ssecara Oonline Melalui PTSP Dikaitkan Dengan Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.†Jurnal Mitra Manajeme. Volume 5. Nomor 6. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i6.545.
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
Muhammad Muslim. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan).†Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan. Volume 4. Nomor 1. (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191.
Nia Komalasari, Djamaludin. “Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System.†JUTIS. Volume 7. Nomor 1. (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.Vol7.Iss1.145.
Putri Amelia Safaat, Nanang Suparman, Dedeng Yusuf Maolani. “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program One Hourservice Pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu.†Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosia. Volume 20. Nomor 2. (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.67.
Jateng BPS. “Rekapitulasi Tanda Daftar Perusahaan Tahun 2022,†2023. https://melawikab.bps.go.id/backend/images/Perizinan-2022-ind.png.
Sait Abdullah. “Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia.†Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 14. Nomor 1. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010.
Samsiah. “Fektivitas Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Terhadap Pengguna Jasa Pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Biak Numfor.†Gema Kampus. Volume 14. Nomor 2. (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i2.87.
Sandu, Siyoto, Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
Silalahi, Ulber Aep Gunarsa. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Sovianum, Fauzi Arif Lubis, Nurwani. “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat.†Regress: Journal of Economics & Management. Volume 2. Nomor 3. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897.
Zukhri, Rahmat Dwi Putranto. “Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah.†PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora. Volume 1. Nomor 3. (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.337.
Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal.
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.