Limbago: Journal of Constitutional Law

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus

Lauri Juliani , Kosariza, Adeb Davega Prasna — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections.

Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada.

Kata Kunci : Makamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Refsinas, Ridham Priskap, Muhammad Amin — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

This research aims to: 1) Understand and analyze the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020; 2) Know and analyze the implications of the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020. In research writing using this type of writing Empirical Juridical. Research Results: 1) The election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province was carried out in accordance with Law no. 6 of 2020 by paying attention to the Covid-19 Health Protocol. 2) The process of resolving regional election violations in Jambi Province is by conducting a repeat vote. The causes are: a) Opening the ballot box which contained voting and vote counting files that were not based on statutory regulations; b) Providing a special mark on the ballot paper in the form of the voter's signature or address on the ballot paper used by the voter at the request of the KPPS; c) KPPS intentionally/unintentionally destroys more than once ballot papers that have been used by voters; d) There are voters who are not registered in the Permanent Voter List, Additional Voter List and do not have an electronic KTP.

Keywords; Election; Law Number 6 of 2020; Violation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2) Mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penulisan penelitian menggunakan jenis penulisan ini Yuridis Empiris. Hasil Penelitian: 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. 2) Proses penyelesaian pelanggaran pemilu daerah di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang. Penyebabnya adalah: a) Pembukaan kotak suara yang berisi berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Memberikan tanda khusus pada kertas suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada kertas suara yang digunakan pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS dengan sengaja/tidak sengaja memusnahkan lebih dari satu kali surat suara yang telah digunakan pemilih; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak mempunyai KTP elektronik.

Kata Kunci; Pemilihan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Pelanggaran

Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Taufik Qul Basyar, Arfa'i, Iswandi — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

After the issuance of the Constitutional Court's decision Number 35/PUU-X/2012, it had an impact on forest regulation in Indonesia, especially customary forests. The regulation in question is that customary law communities are recognized and protected as legal subjects and their traditional rights. In fact, this form of recognition is found in various government activities, especially activities related to the existence of customary law communities, including the rights of indigenous peoples in the use of natural resources in terms of forest management to obtain optimal benefits from forests and forest areas for the welfare of the community. In the context of the management and utilization of natural resources by indigenous peoples, it is inseparable from the role of the state that regulates the management. Therefore, this study discusses the regulation of customary forest management by the state, especially after the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012.

Keywords: Rights In Management, Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012.

Abstrak

Pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan dampak terhadap pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Pengaturan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengelolaan hutan adat oleh negara, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Kata kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Konsep Pengakuan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Terhadap Pengalihan Aset

Adinoor Kusuma , Bustanuddin — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

This study aimed to find out about the delay in the agreement in Kerinci Regency Government and Sungai Penuh City Government and how the balance of assets between the Kerinci Regency Government and Sungai Penuh City Government. Sungai Penuh City is one of the two cities that were expanded in Jambi Province. This city was formed based on Law No. 25 of 2008 concerning the Establishment of Sungai Penuh City in Jambi Province. This expansion followed by the rights and responsibilities of the parent region to the regional expansion. One of those forms of diversion is an asset. In Law No. 25 of 2008 also explains that these assets are carried out no later than five years after the inauguration of the mayor. However, until 2022, the assets have not been fully handed over. This research conducted using the Juridical Empirical method. The problem analysis was carried out by processing library data and field data by interviewing respondents and informants related to regional asset management. The result of this study indicated the applicable legal provisions indicate that the implementation is not fully implemented due to different provisions of Article 13 (7) letter a and Article 14 of law 25 of 2008. The other reason is the absence of funds from the center for the Kerinci Regency Government in the construction of the new capital. The volition of the law was not carried out by the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government. Provisions concerning the Minister of an asset have been regulated in Domestic Decree Number 42 of 2001 concerning the Delivery of Goods and Receivables in a Newly Formed Region. It is suggested to the Governor of Jambi Province to be more firm in resolving problems and constraints in these assets, because it is the Governor's obligation as the representative of the Central Government to resolve the problems that occur. The author also recommends that the Central Government provide funds for the development of the Kerinci Regency Government.

Keywords: Implications, Regional Assets, Transfer of Assets

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pengalihan aset terhadap Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, serta strategi penyelesaiannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 menetapkan batas waktu lima tahun sejak pelantikan walikota, penyerahan aset masih belum diserahkan sepenuhnya hingga tahun 2022. Metode Yuridis Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan mengolah data dari kepustakaan dan data lapangan dengan cara mewawancarai responden yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, khususnya Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, menjadi penyebab utama kelambanan proses penyerahan aset. Ditambah tidak adanya dana dari pusat untuk Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ibukota baru. Kehendak Undang-Undang tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Disarankan agar Gubernur Provinsi Jambi mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat kewajiban sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga perlu mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian aset dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah tersebut.

Kata kunci: Implikasi, Aset Daerah, Pengalihan Aset

Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Ratu Tasya Salsabila, Irwandi , Muhammad Eriton — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

This study aims to 1). determineand analyzing the relationship and authority arrangements between the supreme court and the judicial commission under the supervision of judges based on legislation, 2). the rule of law regarding the supervision of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission in the future. Researchers use normative legal research methods, namely research that examines and analyzes document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and documents. The researcher also uses the legislation approach and the case approach. The results of this study are 1). It was found that many recommendations for sanctioning judges by the Judicial Commission were rejected by the Supreme Court because they were related to judicial technicalities. Judicial technicality is often the object of debate between the two institutions, this happens because there is no clear distinction regarding the realm of supervision related to judicial technicality and the realm of judge behavior. 2). In the future, it is necessary to make strict legal rules regarding the boundaries of the judicial technical realm and the behavior of judges so that problems regarding different interpretations of judicial technicalities will not occur again.

Keywords: Supreme Court, Judicial Commission, and Judges.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui dan menganalisis pengaturan Hubungan dan kewenangan antara mahkamah agung dengan komisi yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan, 2). aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan bahwa banyak rekomendasi sanksi Hakim oleh Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena berkaitan dengan teknis yudisial. Teknis yudisial seringkali menjadi objek perdebatan antara kedua lembaga tersebut, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. 2). Dimasa yang akan datang perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim sehingga permasalahan mengenai perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Hakim.

Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

M.Reza Saputra, Ansorullah — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

This research aims 1) to find out and analyze the mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018; 2) to find out and analyze the obstacles faced in the formation of Jambi Province DPRD regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is empirical juridical research type. The results of the research show that the mechanism for forming DPRD regulations is based on Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing DPRD Rules and Regulations, that the absence of a mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD Regulations has had knock-on impacts. Based on temporary observations, the Jambi Provincial DPRD has not yet drafted a DPRD Regulation on the Code of Ethics as mandated by Article 63 of Government Regulation Number 12 of 2018. All members of the Jambi Provincial DPRD understand their function as forming legal products for the Jambi Provincial DPRD, but not all members understand how to form and draft legal products for the Jambi Province DPRD. And all the preparation of legal products for the Jambi Province DPRD is assisted by expert staff.

Keywords: Implementation, Establishment of DPRD Regulations, and Provinsi Jambi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD bahwa tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Semua anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota paham bagaimana membentuk dan meyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli.

Kata kunci: Implementasi, Pembentukan Peraturan Dprd, Provinsi Jambi.

Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Syahtia Ratu Gustin, Meri Yarni — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstact

The research aims to analyze the legal certainty regarding the regulation of the loss of Indonesian citizenship held by a citizen based on Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship. The issues to be examined include the factors that can lead to the loss of Indonesian citizenship and its legal consequences using the normative juridical research method. The legal consequence of losing Indonesian citizenship is the termination of the rights and responsibilities between the Indonesian state and its citizens. The author recommends adding an explanation regarding the legal consequences of losing Indonesian citizenship to avoid ambiguity in its implementation, as well as the need for clarity on the elements that allow someone to regain lost Indonesian citizenship based on Article 23 of Law Number 12 of 2006. The research findings from various sources indicate that the regulation of losing Indonesian citizenship lacks legal certainty and does not fully reflect the principles of Indonesian citizenship law and good governance. Therefore, there is a need to reformulate the regulation of losing Indonesian citizenship to provide legal certainty and clarity, taking into account the various factors that can lead to the loss of citizenship.

Keywords: Citizenship, Loss of Citizenship, Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki seorang warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji meliputi hal yang dapat membuat hilangnya kewarganegaraan orang Indonesia dan konsekuensi atau dampak hukumnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah putusnya hubungan hak dan tanggung jawab antara negara Indonesia dan warga negara. Penulis merekomendasikan penambahan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia guna menghindari multitafsir dalam implementasinya, serta perlunya kejelasan mengenai unsur yang memungkinkan seseorang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia kurang memiliki kepastian hukum dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hilangnya Kewarganegaraan, Peraturan

Pengawasan Kepala Kantor Kemenag Jambi Terhadap Perjalanan Umroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Jerrycho Andrian, A. Zarkasi — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstrak

This research aims 1) to determine and analyze the form of supervision of the Head of the Ministry of Religion of Jambi City towards Umrah organizers; 2) to find out and analyze the follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if it is discovered that the Umrah organizer is not complying with applicable regulations. The research method used is empirical juridical research. The research results show that 1) various disruptions and operations occur around Jambi. DKI Ministry of Religion and the One Stop Integrated Service and Investment Service. Jambi; 2) Follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if an Umrah organizer is established that does not comply with applicable regulations in the form of preventive and repressive supervision. Exit optimally because there are two problems, namely internal and external.

Keywords: Function, Supervision, Head of Ministry of Religion Office

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan Kepala Kementerian Agama Kota Jambi terhadap penyelenggara ibadah umroh; 2) untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila diketahui penyelenggara ibadah umrah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya berbagai gangguan dan operasional disekitar Jambi. Kementerian Agama DKI dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jambi; 2) Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila didirikan penyelenggara ibadah umrah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku berupa pengawasan preventif dan represif. eluar secara optimal karena ada dua permasalahan yaitu internal dan eksternal.

Kata kunci: Fungsi, Pengawasan, Kepala Kantor Kementerian Agama

Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Fadjri Habibillah, Syamsir — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

The research aims to analyze the causes of re-voting in regional head elections based on statutory regulations and to consider the circumstances under which re-voting for regional heads can be conducted according to statutory regulations. It utilizes a normative juridical writing approach related to re-voting in regional head elections based on statutory regulations. The research findings indicate that the primary causes of re-voting in regional head elections based on statutory regulations include: the opening of ballot boxes containing voting and counting documents not compliant with statutory regulations, the issuance of special marks on ballot papers such as signatures or voter addresses upon the request of the Village Election Organizing Group (KPPS), intentional or unintentional destruction of ballot papers by KPPS resulting in their invalidity, and the presence of voters not listed in the Permanent Voter List (DPT), Additional Voters List (DPTB), and lacking electronic ID cards. Considerations for conducting re-voting for regional heads based on statutory regulations rely on the confidence derived from evidence. For KPPS members who believe that only A5 cardholders should be served, they can present arguments to reject such voters.

Keywords: Analysis, Implementation, Voting, Repeat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian. Dalam penelitian penulisan menggunakan tipe penulisan yuridis normative atau penelitian ilmu hukum normative, yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian. 1) Penyebab Utama Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: a) Membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan; b) Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. 2) Pertimbangan Untuk Dapat Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Berbekal keyakinan dari hasil alat bukti. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 lah yang bisa dilayani, mereka dapat menyampaikan argumen untuk menolak pemilih tersebut. Namun, di beberapa TPS, adu argumen antara calon pemilih ber KTP Elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS, menggoyahkan keyakinan KPPS dan berakhir dengan diperbolehkannya pemilih tersebut menggunakan hak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubenur Kasus lain yang serupa terjadi di beberapa TPS di mana KPPS mempersilakan warga yang sudah tinggal sangat lama di wilayah tersebut, namun masih ber KTP Elektronik di Kabupaten lain, juga diperkenankan untuk memilih tanpa mengurus pindah memilih.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan, Pemungutan, Suara, Ulang.

Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Irvan Ramadhan, Firmansyah Putra — Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +0700

Abstract

This research aims to determine the state's responsibility in providing legal aid. The approach method used in this research is normative juridical which is descriptive in nature. The data source is secondary data in the form of applicable laws and regulations. Data collection techniques using literature study. The data analysis method uses the analytical method. The research results show that the juridical basis for implementing the provision of non-litigation legal assistance is based on: (1) Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2011 concerning free legal aid to recipients of legal aid which include poor people or groups of people who are facing legal problems, (2) Law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 49 of 2009 concerning General Courts, (4) Law of the Republic of Indonesia No. 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts, (5) Republic of Indonesia Law no. 51 of 2009 concerning State Administrative Courts, (6) Law of the Republic of Indonesia no. 18 of 2003 concerning Advocates, and (7) Republic of Indonesia Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Furthermore, the obstacles faced in assisting in the resolution of non-litigation cases include: (1) The public's lack of knowledge about the legal problems that befall them, (2) Insufficient human resources, and (3) Insufficient financing budget.

Keywords:legal aid institutions, poor communities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yakni Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, masyarakat miskin