Limbago: Journal of Constitutional Law

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

2024-07-05T15:58:42+07:00

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada

Kewenangan kejaksaaan sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif

2024-07-05T16:02:50+07:00

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan. Kejaksaan yang secara tegas terletak dalam ranah eksekutif telah menciptakan ambiguitas terkait posisi Kejaksaan, karena di satu sisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif namun di sisi lain terhubung dengan tugas yudikatif sehingga menimbulkan berbagai konflik serta perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang yudikatif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kompleksitas hubungan kejaksaan dengan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya Kejaksaan sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang melibatkan interaksi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk reposisi Kejaksaan dan memperbaiki sistem peradilan yang adil dan efektif agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kepercayaan masyarakat.

Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye

2024-07-05T15:52:54+07:00

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Metode penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lainnya. Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendakatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak adanya pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat perga sebelum masa kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran alat peraga pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara.

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024

2024-07-05T15:54:11+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024 dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024 dan Apa saja kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam proses pembentukan perda tahun 2012-2017 terus menururun menjadi pasif dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Propemda bahwa lebih banyak Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini menjadikan DPRD lebih banyak berperan dalam proses pengesahan saja. Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Provinsi Riau adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda, 2) Penyusunan Raperda pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama : Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023

2024-07-05T15:51:24+07:00

Interfaith marriage has become a controversial topic in family law in Indonesia. Its existence presents complex challenges related to the protection of citizens' constitutional rights. In 2023, the Indonesian Supreme Court (MA) issued Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 (SEMA 2/2023) which highlights the resolution of interfaith marriage disputes. This research aims to analyze the implications of SEMA 2/2023 for the protection of the constitutional rights of citizens involved in interfaith marriages. The research method used is legal document analysis with a normative approach. The results of the analysis show that SEMA 2/2023 provides guidance for judges in handling cases of interfaith marriages by considering aspects of citizens' constitutional rights. Nevertheless, there is still a need for further evaluation of the implementation of SEMA 2/2023 in ensuring effective protection of citizens' constitutional rights in the context of interfaith marriages. It is hoped that this study can contribute to further understanding of the protection of constitutional rights in the context of interfaith marriages and identify challenges and potential improvements in legal practice.

Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

2024-07-05T14:58:33+07:00

The circulation of personal data in Indonesia is increasingly difficult to control, and personal data leaks often occur which are detrimental to society, one of which is caused by the increasingly advanced information and communication technology in Indonesia. The potential for personal data leakage is unlimited, including both online and offline activities. Regulations related to personal data protection are divided into several laws and other regulations. so in this writing the author wants to compare the protection of personal data in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection with Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. This research is normative legal research or can also be called library research, with secondary data sources and primary data sources, primary research data is taken from Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions relating to researchers' research, secondary legal materials, official documents. Publications about law include textbooks, legal dictionaries, legal journals related to researchers' research.

Keywords; legal protection, personal data, comparison

Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menurut Undang-Undang tentang Bantuan Hukum

2024-07-13T01:32:02+07:00

The law Number 16 of 2011 regarding legal aid aims to ensure acces to justice and equality before the law for the poor in accordance with the constitutional Mandate. However, the the implementation of the Legal Aid law at the regional level is still largely limited to provision of legal services rather than law enforcement. This has resulted in doubts about the roles and authorities of the centran and regional goverments in the implementation dan budgeting of legal aid.The provisions regulated by the legal Aid law still pose complexities in their application, as the central goverment encourgaes an active role in the provision of legal aid, while the local goverment is only given the option to implement it with any obligation. This involvement has led to issues such a the limited scope of beneficiaries and the unclear roles and authorities of local goverment in the provison of legal aid at the regional level.Therefore, using a normative research method based on legal resources and previous studies, this research discusses the roleh and authorities of the regionalgoverment based on the legal aid Law in Indonesia

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019

2024-07-13T01:14:58+07:00

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci; Faktor Penghambat, Peranan, Perlindungan Perempuan.

Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993

2024-07-13T00:07:37+07:00

Abstract

The role of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in supervising the implementation of the basic principles of Human Rights (HAM) in Indonesia. Komnas HAM is an independent institution that handles cases of human rights violations. The main goal is to protect individual rights from interference from other parties. Komnas HAM plays a role in study, protection, research, education, monitoring and mediation related to human rights. The Human Rights Law and the Human Rights Court Law are the legal basis for handling cases of human rights violations. Komnas HAM has equal status with other state institutions and handles minor and serious human rights violations. The presence of Komnas HAM as an independent institution shows the state's commitment to protecting human rights. By using the principles of independence and pluralism, Komnas HAM maintains its integrity and is not influenced by the government or civil society. Komnas HAM adheres to the principles of truth and justice in protecting human rights. By using primary and secondary data, data collection was carried out using a conceptual approach and analysis of laws and regulations, which were considered to be closely related to the problems under study. Overall, Komnas HAM has an important role in protecting and upholding human rights in Indonesia.

Abstrak

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan asas-asas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga independen yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tujuan utamanya adalah melindungi hak individu dari campur tangan pihak lain. Komnas HAM berperan dalam studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki status setara dengan lembaga negara lainnya dan menangani pelanggaran HAM ringan dan berat.Kehadiran Komnas HAM sebagai lembaga independen menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan prinsip independensi dan pluralisme, Komnas HAM menjaga integritasnya dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau masyarakat sipil. Komnas HAM berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan data primer dan sekunder pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pendekatan konseptual dan analisis undang – undang serta peraturan, yang dianggap berhubungan erat terhadap permasalahan di teliti. Secara keseluruhan, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka

2024-07-14T13:50:09+07:00

Abstract

The Constitutional Court has the authority to review laws against the Constitution as stated in Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 10 Paragraph (1) of Law no. 24 of 2003. Open law policy (open legal policy) is the Constitutional Court's argument to declare that the Law does not conflict with the Constitution. Open legal policy is freedom for legislators to make policies in the law-making process. The purpose of this research is to analyze the authority of the Constitutional Court which imposes that the Constitutional Court can carry out reviews of the status of laws that are open legal policies (open legal policy). This research uses a normative juridical research method where the study of library law is carried out by examining library materials. Then the collected materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the Constitutional Court only has the authority to review the constitutionality of norms, with decisions to accept or cancel norms that conflict with the Law, so that the Constitutional Court does not have the authority to review laws that are open legal policy.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Open Legal Policy