ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PENGATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016

Abstract

Abstract

This  research  aims  to  find  out  the  suitability  of  the  arrangement  of  foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 on foreign community organizations established by foreign nationals and to find out the legal consequences of nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The formulation of the problem in this writing is how the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 and what are the legal consequences of the nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The research method used is a type of normative legal research. The research approaches used are the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results showed that the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 has not been comprehensively regulated as it should be, this has been seen with the absence of further regulation of the mandate of the law in government regulations. Thus the consequences of the Law are based on the application of the principles of the establishment of the prevailing Laws and Regulations concerning Lex Auperiori derogate Lex Inferiori, Lex Speciallis derogate Lex Generalis and Lex Posteriori derogate Lex Priori. That with the Change to the parent law, Government Regulation Number 59 of 2016 needs to make Changes to 2

Government Regulation Number. 59 of 2016.

Keywords : Regulations, Foreign Community Organizations, Government

Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan asing yang didirikan oleh warga negara asing dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dan apa akibat hukum dari ketidaksesuaian   pengaturan   Organisasi   Kemasyarakatan   Asing  di   Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan organisasi  kemasyarakatan  asing  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59

Tahun 2016 belum mengatur secara komprehensif sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut dari amanat undang-undang  didalam  peraturan  pemerintah.  Maka  akibat  Hukumnya berdasarkan  penerapan  asas-asas  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku mengenai mengenai Lex Auperiori derogate Lex Inferiori, Lex Speciallis derogate Lex Generalis dan Lex Posteriori derogate Lex Priori. Bahwa dengan adanya Perubahan terhadap Undang-undang induknya maka peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 perlu melakukan Perubahan Ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.

Kata   kunci:   Pengaturan,   Organisasi   Kemasyarakatan   Asing,   Peraturan

Pemerintah