PROSEDUR PEMBAYARAN PBJT JASA PERHOTELAN SAAT TERJADI GANGGUAN SISTEM PEMBAYARAN DI BANK 9 JAMBI PADA BPPRD KOTA JAMBI
DOI:
https://doi.org/10.22437/q34j9s35Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, PBJT Jasa Perhotelan, Prosedur Pembayaran, Gangguan Sistem Pembayaran, BPPRD Kota JambiAbstrak
Penelitian dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan saat terjadi gangguan sistem pembayaran di Bank 9 Jambi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Metode penulisan dalam laporan ini yaitu menggunakan metode analisis komparatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Adanya gangguan sistem pembayaran pada bulan februari 2026 menyebabkan proses validasi dan pelunasan yang sebelumnya dilakukan secara otomatis oleh pihak Bank 9 Jambi, beralih menjadi tanggung jawab bendahara penerimaan BPPRD Kota Jambi melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi (SIMPATTI). Kelancaran sistem pembayaran memiliki pengaruh penting terhadap efektivitas pelayanan pajak, agar prosesnya dapat berjalan secara efektif.
Referensi
Aminudin, N., Aprilia, F., Afanto, H., Sinatria, N., & Andika, T. H. (2025). Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS di Daerah Regional melalui Aplikasi “Ayo Balapan.” Jurnal Algoritma, 173–184. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195
Aulia, A., & Khotijah, S. A. (2025). Efektivitas implementasi realisasi pajak daerah dengan sistem pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2023–2024. Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan, 3(2). https://doi.org/10.61696/jusapak.v3i2.693
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
Harjo, D., & Nabila, G. (2024). Evaluasi penerapan sistem digitalisasi pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2024. JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 5(2). https://doi.org/10.31334/jambis.v5i2.4967
Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis Kemandirian Fiskal Berdasarkan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 6(6), 633-641. https://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 265-277. https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.51
Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Ditinjau Dari Kontribusi PAD , Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. Journal Of Accounting and Finance Management, 5(4), 744-760. https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah..
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Dan Pajak Air Tanah.
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi.
Aminudin, N., Aprilia, F., Afanto, H., Sinatria, N., & Andika, T. H. (2025). Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis QRIS di Daerah Regional melalui Aplikasi “Ayo Balapan”. Jurnal Algoritma, 22(1), 173-184. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2195
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis Kemandirian Fiskal Berdasarkan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 6(6), 633-641. https://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). Peran pajak daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(1), 265-277. https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.51
Parulian, R. J., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Ditinjau Dari Kontribusi PAD , Elastisitas PAD dan Kinerja Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Sibolga. Journal Of Accounting and Finance Management, 5(4), 744-760. https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Air Tanah.
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2025). Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pemerintah Kota Jambi. https://bpprd.jambikota.go.id/file/download/renja_2025_1753694709.pdf .
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Suwetja, I. G. (2025). Analisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3(2), 466-475. https://doi.org/10.58784/rapi.369
Tampi, A. A., Sadikin, A., & Rahmini, N. (2025). Prosedur pemungutan PBJT jasa perhotelan terhadap pajak daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. JRUP: Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan, 6(1), 118–127. https://doi.org/10.20527/jrup.v6i1.111
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Yuridis, A., & Sinkronisasi, T. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 13(1), 250-260. https://doi.org/10.55678/prj.v13i3.2414.
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Kurniaty Maharani , Heriyani Heriyani
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
