Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018
DOI:
https://doi.org/10.22437/jar.v4i1.12318Keywords:
Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Transparansi, Situs WebAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur transparansi informasi keuangan daerah di Provinsi Jambi dengan berfokus pada tiga tahapan utama (aspek) informasi keuangan daerah, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Penelitian ini dilakukan pada 11 situs web pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Jambi. Objek dalam penelitian ini adalah data informasi keuangan daerah tahun 2016-2018. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.
Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh situs web Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan jenis non probability sampling. Teknik analisis data menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan pada masing-masing indikator yang dibuat oleh Huwae (2016). Hasil dari pengurukuran tersebut dikategorikan sesuai dengan ketentuan Open Budget Index (OBI).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi berada pada tingkat tidak cukup. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar pemerintah daerah masuk pada kategori sedikit, sedangkan sebagian kecil lainnya masuk pada kategori minimal. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah di Provinsi Jambi.
Downloads
References
Achmadi, A., & Narbuko, C. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Afandi, A., Indrawan, A. K., & Rachmat, B. 2017. Analisis APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur: Malang.
Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. 2019. Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(1), 153-161.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2016. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016. Diakses pada 24 Desember 2020. https://jambi.bpk.go.id/lkpd-tahun-anggaran-2016-wtp/
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2017. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Diakses pada 24 Desember 2020. https://jambi.bpk.go.id/lkpd-provinsi-jambi-tahun-anggaran-2017-wtp/
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 2018. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Diakses pada 24 Desember 2020. https://jambi.bpk.go.id/lkpd-provinsi-jambi-tahun-anggaran-2018-wtp/
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. 2019. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi 2019. Diakses pada 24 Desember 2020. https://jambiprov.go.id/files/LKj_Jambi_2019.pdf
Bastian, I. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
Biduri, S. 2018. Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Brown, D. 2005. Electronic government and public administration. International Review of Administrative Sciences, 71(2), 241-254.
Chalid, P. 2005. Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi: tantangan dan hambatan. Jakarta: Kemitraan.
Ferdinand, A. Tae. 2006. Metode Penelitian Manajamen. Semarang: Badan Penerbit
Ginanjar, T. 2014. Rahasia Membangun Website Toko Online Berpenghasilan Jutaan Rupiah. Jakarta: Iffahmedia.
Nurhadianto, T. & Khamisah, N. 2019. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jurnal Technobiz Vol.3, No. 5, 25-30.
Halim, A., & Kusufi, M. S. 2018. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
Hartono, D. U., & Mulyanto, E. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, 6(1), 9-21.
Haryanto, dkk. 2017. Akuntasi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Huwae, K. 2016. Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
International Budget Partnership (IBP). 2015. Budget Brief No. 5-The Transparency Gap: Resource-Dependent Countries Perform Poorly on Open Budget Index. Diakses pada 8 Desember 2020. https://www.internationalbudget.org/publications/brief5/
Ikhwandha, M. F. 2018. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat.
Kawedar, W. 2008. Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi, 2.
Kuncoro. M. 2013. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta: Erlangga.
Latief, F., & Mutiarin, D. 2016. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. Journal of Governance and Public Policy, 3(2), 245-262.
Mangkunegara, A. A. 2011. Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Medina, F. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di indonesia. Universitas Indonesia.
Mulyono, S. 2003. Statistika Untuk Ekonomi Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
Nahruddin, Z., & Tambajong, H. 2017. The Behavior of Apparatus and Cultural Organization in Provision of Public Service in District Level.
Nosihana, A., & Yaya, R. 2016. Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 3(2), 89-104.
O'brien, J. A., & Marakas, G. M. 2011. Management information systems (Vol. 9). McGraw-Hill/Irwin.
Pinatik, S., & Pangkey, I. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4), 2801.
Republik Indonesia. 2010. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses pada 15 Desember 2020. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Republik Indonesia. 2007. Permenpanrb Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses pada 1 Desember 2020. Jakarta: KSAP. Diakses pada 8 Desember 2020. http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019_tanpa-logo_web1.pdf
Ritonga, I. T., & Syahrir, S. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 20(2), 110.
Rora, P. S. 2010. Pengaruh kinerja, tingkat ketergantungan dan karakteristik penda terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada situs pemda tahun 2010. Skripsi Sarjana FEUI.
Sandi, P. 2020. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Dalam Meningkatkan Good Governance Provinsi Se-Sumatera (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. 2018. Laporan Kinerja 2018. Diakses pada 15 Desember 2020. http://web.jambiprov.go.id/assets/skpd/biro-pemerintahan/download/COVER-dikonversi.pdf
Siregar, H. O., & Muslih, M. 2018. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI). Jurnal Online Insan Akuntan, 3(2), 161-172.
Siregar, S. 2013. Metode penelitian kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Sugiyono, S. 2017. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Susanto, H., & Yuswadi, H. 2016. Akuntabilitas, Transparansi Dan Kinerja Upk Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan. Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 14(1), 1-7.
Wantu, F. M., Akili, R., & Ahmad, I. 2012. Psikologi Anti Korupsi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wilkinson. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
Winarni, E. W. 2011. Penelitian Pendidikan. Bengkulu. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB.
